Kenaikan Biaya Haji 2026 Tak Ditanggung Jemaah, Prabowo Turun Tangan!

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Republik Indonesia, Moch. Irfan Yusuf, memastikan bahwa pemerintah bakal menanggung potensi penyesuaian biaya dalam penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M. Dengan demikian, artinya kenaikan nilai tiket pesawat akibat nilai avtur nan melonjak tidak bakal dibebankan kepada jemaah.

"Sejak awal Presiden Prabowo Subianto telah memberikan pengarahan tegas bahwa apapun nan terjadi, jika ada penambahan biaya, tidak boleh dibebankan kepada jemaah haji. Pemerintah memastikan komitmen ini dijalankan secara konsisten," ujar Menhaj dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konsolidasi Penyelenggaraan Haji, dikutip Kamis (9/4/2026).

Menhaj mengungkapkan bahwa dinamika dunia turut berakibat pada aspek operasional penyelenggaraan haji, termasuk permintaan penyesuaian nilai penerbangan oleh maskapai.

Pada 30 Maret 2026, Garuda Indonesia mengusulkan perubahan harga, disusul Saudi Airlines pada 31 Maret 2026. Namun demikian, pemerintah memastikan bahwa perubahan tersebut tidak bakal memengaruhi biaya nan ditanggung jemaah.

"Kami pastikan, perubahan nilai tidak bakal dibebankan kepada jemaah. Negara datang untuk melindungi jemaah," tegasnya.

Menhaj juga menekankan bahwa dalam kondisi apapun, aspek keamanan dan keselamatan jemaah tetap menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Ia menambahkan, situasi dunia nan mulai membaik turut memberikan optimisme terhadap kelancaran penyelenggaraan haji tahun ini.

"Alhamdulillah, ketegangan di Timur Tengah mulai menurun. Ini menjadi aspek krusial dalam mendukung kelancaran ibadah haji," ujarnya.

Kompensasi Rp 1,77 T

Sejalan dengan pernyataan tersebut, pemerintah mengumumkan bakal menggelontorkan biaya Rp 1,77 triliun untuk mengompensasi kenaikan nilai bahan bakar pesawat ialah Avtur demi menekan ongkos biaya transportasi haji.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, anggaran tambahan itu telah disiapkan dalam APBN 2026 dari hasil realokasi anggaran nan telah dilakukan melalui program efisiensi.

"Kan jika efisiensi itu diambil, ditaruh di satu tempat, kan. Nanti itu bakal disalurkan ke nan tadi, ke nan pengeluaran baru," kata Purbaya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Purbaya meyakini, APBN bakal cukup mengantisipasi tekanan nilai daya nan disebabkan bentrok di Timur Tengah antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel sejak Februari 2026. Sebab, saat ini bentrok mulai mereda dan turut mengerek ke bawah nilai minyak mentah dunia.

"Kenapa cukup? Karena kan itu setahun. Kita harapkan dengan dugaan US$ 100 kan mudah-mudahan BBM, minyak bumi kan udah turun. Jadi, ruangnya tetap cukup besar itu," tegas Purbaya.

Arahan Prabowo

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memutuskan untuk menurunkan biaya haji sekitar Rp 2 juta, meskipun nilai avtur nan merupakan bahan bakar pesawat mengalami kenaikan signifikan.

"Walaupun nilai avtur naik tapi kita berani menurunkan biaya haji untuk tahun ini, demikian komitmen pemerintah untuk melindungi rakyat paling bawah," ujarnya dalam Rapat Kerja Pemerintah, Rabu (8/4/2026).

Tak hanya itu, dirinya juga berjuang untuk menurunkan antrian haji, nan mulai tahun ini tidak lagi 48 tahun melainkan paling lama 26 tahun. Bahkan Ia mengaku bakal berjuang agar bisa lebih pendek lagi.

Selain itu, Prabowo juga memerintahkan Garuda Indonesia untuk membentuk joint venture dengan Saudi Arabia Airlines demi memecahkan masalah kosongnya pesawat Garuda kosong ketika kembali ke Tanah Air sehabis mengantar jemaah haji.

(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]