Kementerian PU Tuntaskan 2 Dapur MBG di Perbatasan RI-Timor Leste

Jakarta -

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah merampungkan pembangunan dua Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste. Kedua dapur MBG tersebut berada di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wini dan PLBN Motamasin, Nusa Tenggara Timur.

SPPG di PLBN Wini dibangun di atas lahan seluas 1.408,63 meter persegi di Kabupaten Timor Tengah Utara. Sementara itu, SPPG di PLBN Motamasin berdiri di atas lahan seluas 1.469,12 meter persegi di Kabupaten Malaka.

Pembangunan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperluas jasa dasar hingga area perbatasan, sekaligus memperkuat kegunaan PLBN sebagai pusat pelayanan dan penggerak ekonomi masyarakat setempat.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan bahwa Program MBG merupakan bagian strategis dalam pembangunan nasional.

"Program MBG adalah petunjuk Presiden Prabowo Subianto untuk mencetak generasi Indonesia nan sehat dan cerdas. Program ini juga mendorong ekonomi lokal dengan melibatkan petani, nelayan, dan UMKM. Dengan demikian, MBG bukan hanya program sosial, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan nasional," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (19/4/2026).

Ia menambahkan pembangunan akomodasi tersebut difokuskan pada wilayah dengan kebutuhan jasa gizi nan mendesak, termasuk area perbatasan.

"Ini menjadi corak nyata kehadiran negara dalam memastikan akses gizi nan layak, menjaga stabilitas harga, serta menjamin kesiapan pangan bagi masyarakat perbatasan," tambahnya.

Rampungnya pembangunan SPPG di PLBN Wini dan Motamasin diharapkan bisa mendukung penyelenggaraan Program MBG, khususnya bagi anak-anak di wilayah perbatasan. Selain meningkatkan kualitas gizi, akomodasi ini juga diharapkan mendorong perputaran ekonomi lokal.

Diketahui, pembangunan kedua SPPG dilaksanakan Kementerian PU melalui Satuan Kerja Prasarana Strategis Nusa Tenggara Timur, Ditjen Prasarana Strategis, dengan kontraktor pelaksana PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dan Konsultan Supervisi PT Agrinas Jaladri Nusantara. Kedua SPPG tersebut dilengkapi dengan akomodasi dapur utama, area cuci perangkat dan bahan makanan, penyimpanan kering dan basah, ruang penyimpanan peralatan, tempat parkir, jaringan air bersih, serta Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk memastikan standar kebersihan dan keberlanjutan lingkungan.

Selain itu, tersedia juga prasarana pendukung seperti ruang panel, tempat pembuangan sampah (TPS), serta penataan lanskap kawasan.

Kementerian PU menegaskan bahwa pembangunan prasarana di area perbatasan menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat pemerataan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan SPPG ini tidak hanya berfaedah sebagai akomodasi jasa gizi, tetapi juga sebagai simbol kehadiran negara dalam memastikan setiap anak Indonesia, termasuk di wilayah perbatasan, mendapatkan akses gizi nan layak.

(akd/ega)