Kementerian PU Tidak Terapkan WFH untuk ASN, Fokus Tugas Darurat

, JAKARTA, – Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyatakan kebijakan Work From Home (WFH) pada hari Jumat tidak bertindak bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Pekerjaan Umum. Hal ini disampaikan dalam sebuah bertemu pers di Jakarta, Jumat, dengan argumen karakter tugas nan memerlukan kehadiran fisik.

Menteri Dody menjelaskan bahwa Kementerian PU mempunyai peran strategis tidak hanya dalam pembangunan infrastruktur, tetapi juga sebagai bagian dari tim utama penanganan musibah berbareng BNPB, Basarnas, dan BPBD di seluruh Indonesia. Kehadiran langsung pegawai dinilai krusial untuk memastikan respons sigap dan terkoordinasi dalam kondisi darurat.

Keputusan ini bertindak di semua unit kerja, baik di pusat maupun di daerah. Dody menyoroti kondisi banjir dan longsor di beberapa wilayah Sumatera, termasuk Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, sebagai argumen utama untuk tidak menerapkan WFH. Laporan adanya korban jiwa, seperti kejadian longsor di Deli Serdang, memperkuat urgensi kehadiran bentuk dalam penanganan bencana.

Meski demikian, Dody menegaskan bahwa kementerian tetap berkomitmen pada pengarahan Presiden Prabowo Subianto untuk bekerja efektif dan efisien. Upaya penghematan dilakukan dengan mengurangi penggunaan listrik dan pendingin ruangan setelah jam kerja, serta memanfaatkan ventilasi alami.

"Mudah-mudahan dengan langkah itu, walaupun kita tidak WFH, tapi ada efisiensi nan tetap dapat kita berikan kepada bangsa dan negara," ujar Dody.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara