Kementan: Peternak Rakyat Tetap Jadi Prioritas Pengembangan Industri Nasional

Ilustrasi peternak ayam(Dok.Kementan)

KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) menegaskan peternak rakyat tetap menjadi prioritas utama dalam pengembangan industri perunggasan nasional. Pemerintah memastikan investasi perunggasan kudu memberikan faedah nyata bagi peternak dalam negeri, memperkuat produksi nasional, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga ketahanan pangan.

Penegasan tersebut disampaikan di tengah dinamika industri perunggasan nasional, mulai dari perubahan nilai hingga meningkatnya perhatian publik terhadap rencana investasi di sektor unggas. Pemerintah menilai penguatan ekosistem nasional menjadi langkah krusial agar industri perunggasan Indonesia tetap sehat, berkekuatan saing, dan tidak meninggalkan peternak rakyat sebagai tulang punggung produksi pangan nasional.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, mengatakan pembangunan subsektor peternakan kudu dilakukan secara terukur melalui penguatan kemitraan nasional nan melibatkan peternak rakyat, koperasi, pelaku upaya lokal, dan BUMN sektor pangan.

“Ekosistem perunggasan nasional kudu dibangun secara berkeadilan. Arahan Menteri Pertanian jelas, penguatan dilakukan melalui ekosistem nasional nan melibatkan BUMN, peternak rakyat, koperasi, dan mitra lokal,” kata Agung di Jakarta, Sabtu (9/5/2026).

Menurut Agung, pemerintah membuka ruang investasi, namun investasi tersebut kudu memperkuat struktur industri nasional dari hulu hingga hilir dan tetap mengutamakan kepentingan peternak dalam negeri.

“Kita mau industri ini tumbuh sehat. Karena itu pemerintah mendorong model kemitraan nan melibatkan pelaku lokal, peternak rakyat, dan BUMN sebagai bagian dari penguatan rantai pasok nasional,” ujarnya.

Ia menegaskan pengarahan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman sangat jelas, ialah investasi tidak boleh membikin peternak rakyat tersisih di negaranya sendiri.

“Menteri Pertanian sudah acapkali mengingatkan bahwa investasi kudu melibatkan mitra lokal. Investasi kudu memberikan ruang tumbuh bagi peternak nasional, bukan justru memperlebar ketimpangan di dalam negeri,” kata Agung.

Saat ini Kementerian Pertanian terus memperkuat model hilirisasi ayam terintegrasi (HAT) berbasis kemitraan nasional, mulai dari pembibitan, pakan, pengolahan, distribusi, hingga penyerapan produk pangan protein hewani. Dalam skema tersebut, peternak rakyat ditempatkan sebagai bagian utama dalam rantai produksi nasional.

Pemerintah juga memperkuat peran BUMN sektor pangan dalam penyerapan hasil produksi peternak, stabilisasi harga, dan penguatan pengedaran agar industri perunggasan nasional melangkah lebih sehat dan seimbang.

“Kita mau investasi nan menciptakan lapangan kerja, memperkuat produksi nasional, dan meningkatkan kesejahteraan peternak. Itu prinsip utamanya,” ujarnya.

Penguatan ekosistem nasional dinilai krusial lantaran kondisi produksi telur nasional saat ini berada dalam kondisi surplus. Karena itu, tantangan utama industri perunggasan bukan lagi pada peningkatan produksi, melainkan memperkuat pasar, distribusi, dan perlindungan terhadap peternak rakyat.

Sementara itu, Menanggapi penguatan ekosistem perunggasan nasional nan didorong Kementerian Pertanian melalui keterlibatan BUMN, peternak rakyat, dan mitra lokal, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, menilai langkah tersebut krusial untuk menjaga keberlanjutan industri unggas nasional sekaligus memperkuat ketahanan pangan dalam negeri.

Tauhid mengatakan pemerintah dan bumi upaya perlu memprioritaskan penguatan industri peternakan unggas nasional untuk mendukung beragam program strategis, termasuk pemenuhan rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG), baik untuk kebutuhan telur, daging ayam, maupun produk protein hewani lainnya.

“Saya kira Industri dalam negeri dan peternak berdikari sebenarnya bisa menjalankan perihal tersebut tanpa kudu berjuntai pada kerja sama dengan pihak luar negeri,” ujar Tauhid Ahmad.

Menurutnya, andaikan kesempatan besar tersebut justru diberikan kepada penanammodal asing pada sektor nan sebenarnya bisa dikerjakan industri nasional, maka potensi nilai tambah ekonomi domestik bakal banyak keluar ke luar negeri.

“Kalau kesempatan besar ini diberikan kepada penanammodal asing untuk urusan nan sebenarnya bisa kita lakukan sendiri, maka nilai tambah ekonominya bakal banyak keluar, mulai dari teknologi, tenaga kerja, obat-obatan unggas, hingga indukannya. Sementara peternak berdikari di sekitar program MBG justru berpotensi kehilangan pasar,” katanya.

Tauhid juga mengingatkan bahwa ketergantungan terhadap pihak luar berpotensi meningkatkan arus impor dan memberi tekanan terhadap perekonomian nasional.

“Kondisi tersebut bisa memperbesar arus impor dan memperburuk kondisi perdagangan kita. Pada triwulan I 2026 saja impor tumbuh 7,18 persen, sementara ekspor hanya tumbuh 0,90 persen. Jika terus dibiarkan, devisa negara juga bakal semakin tergerus,” ujarnya.

Karena itu, dia menilai upaya menjaga ketahanan pangan nasional, khususnya di sektor unggas, semestinya lebih mengutamakan keahlian produksi dalam negeri dan pemberdayaan peternak rakyat.

“Ketahanan pangan tidak boleh hanya bicara produksi, tetapi juga kesejahteraan peternaknya. Dunia usaha, pemerintah, dan perwakilan peternak berdikari kudu duduk berbareng mencari jalan tengah agar ketahanan pangan tercapai tanpa membikin peternak rakyat menjadi pihak nan dirugikan,” ujar Tauhid.

Pandangan serupa disampaikan Guru Besar Sosial Ekonomi Peternakan Universitas Gadjah Mada, Prof Budi Guntoro, nan menilai penguatan peternakan rakyat kudu menjadi prioritas utama di tengah kondisi produksi telur nasional nan saat ini mengalami surplus.

“Artinya, Indonesia tidak sedang kekurangan telur, melainkan menghadapi surplus nan berkarakter struktural,” kata Prof Budi dalam dilansir Antara, Kamis (30/4/2026).

Memperkuat Posisi Tawar Peternak

Menurut Prof Budi, persoalan utama subsektor ayam petelur saat ini bukan kekurangan produksi, melainkan ketimpangan pasar dan lemahnya posisi tawar peternak rakyat.

Ia menilai penguatan koperasi peternak, distribusi, dan kemitraan nasional menjadi langkah nan lebih tepat untuk memperkuat peternak rakyat sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional.

“Dalam kondisi surplus seperti saat ini, langkah nan lebih tepat adalah memperkuat peternakan rakyat, bukan membuka ruang kekuasaan bagi modal besar, termasuk asing,” ujar Prof Budi.

Kementerian Pertanian memastikan penguatan ekosistem perunggasan nasional bakal terus diarahkan pada peningkatan produksi dalam negeri, hilirisasi, penguatan kemitraan usaha, dan perlindungan peternak rakyat agar subsektor peternakan nasional semakin kuat, modern, dan berkekuatan saing. (RO/H-4)