Kemensos-Pemkot Makassar Pantau Panti Asuhan Libatkan Masyarakat

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) berencana mengumpulkan pengelola Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) alias panti asuhan se-Makassar berbareng tokoh masyarakat dan penduduk sekitar untuk memperkuat pengawasan jasa sosial. Langkah ini sebagai tindak lanjut dari perhatian Pemerintah Kota Makassar terhadap keberlangsungan LKS di daerahnya.

"Nanti kita buat seperti Gerakan Peduli Panti Sosial Bermutu. Kita kumpulkan seluruh LKS, ajak tokoh dan masyarakat sekitar LKS, seperti RT RW," ujar Gus Ipul saat menerima audiensi dari Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, dan Kepala UPTD RPTC Dinsos Makassar, Masrih, di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Menurutnya dengan melibatkan tokoh dan masyarakat sekitar, mereka dapat berperan-serta dalam melakukan pengawasan terhadap pelayanan di LKS. "Tidak hanya oleh Pemerintah saja, tapi masyarakat sekitar panti kudu ikut mengawasi," tambahnya.

Nantinya pada pertemuan tersebut, Kemensos berbareng Pemerintah Kota Makassar bakal mendeklarasikan dan memotivasi seluruh LKS nan ada di Makassar agar segera melakukan akreditasi.

Gus Ipul juga mengapresiasi langkah dari Pemkot Makassar lantaran peduli dengan keberlangsungan LKS. "Saya senang sekali Pemda juga peduli dengan LKS. Karena juga sesuai dengan UUD pasal 34 ialah fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara," ujarnya.

Wali Kota Makassar Munafri menilai pentingnya pengawasan LKS lantaran rawan menimbulkan kejahatan, terlebih terhadap anak. "Jangan sampai LKS menjadi tempat kejahatan terhadap anak, bakal rawan sekali jika tidak diawasi, dan ditakutkan nan jadi korban nantinya bakal menjadi pelaku, itu nan tidak kita ingin," katanya.

Saat ini tercatat 125 LKS nan ada di Makassar dan 76 di antaranya telah terakreditasi. Menindaklanjuti perihal itu, pihak Dinas Sosial setempat bakal melakukan pengecekan langsung ke setiap LKS nan telah tercatat.

Gus Ipul menyarankan dari pengecekan tersebut jika menemukan anak-anak nan telah selesai mendapat pelayanan di LKS dan bisa mengikuti aktivitas belajar mengajar dapat dikoordinasikan untuk masuk ke Sekolah Rakyat nan ada di Makassar.