Kemenkum Sulbar Resmikan Posbankum untuk Komunitas Nelayan di Mamuju

, MAMUJU, – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Barat (Sulbar) meresmikan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) nan dikhususkan bagi organisasi nelayan di Kabupaten Mamuju. Peresmian ini dilakukan langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, di sela-sela perhelatan "Festival Nelayan Mamuju Keren" di Kampung Nelayan Merah Putih Sumare, Sabtu.

Saefur Rochim menegaskan bahwa kehadiran Posbankum ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan norma nan inklusif hingga ke tingkat akar rumput. "Kami mau memastikan masyarakat pesisir mempunyai kepastian norma dalam menjalankan profesinya," ujarnya.

Inovasi nan digagas oleh Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Sulbar ini datang sebagai solusi atas kebutuhan masyarakat pesisir bakal pendampingan hukum. Melalui Posbankum ini, para nelayan tidak perlu lagi merasa cemas saat menghadapi beragam hambatan hukum, mulai dari perizinan upaya hingga sengketa kelautan.

Dasar Hukum dan Layanan Komprehensif

Pembentukan pos support norma ini mempunyai landasan norma nan kuat, ialah Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 11 Tahun 2026 tentang Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan. Selain itu, inisiatif ini juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

Saefur menjelaskan bahwa jasa nan diberikan oleh Posbankum Komunitas Nelayan ini sangat komprehensif. Cakupan layanannya meliputi edukasi hukum, support norma litigasi maupun non-litigasi, hingga fasilitasi penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi alias restorative justice.

Apresiasi dan Perluasan Program

Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi, nan turut datang dalam peresmian tersebut menyambut baik langkah kolaboratif ini. Ia menilai sinergi antara Pemerintah Kabupaten Mamuju dan Kanwil Kemenkum Sulbar merupakan langkah progresif untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.

"Ini adalah role model nan luar biasa. Harapannya, dengan adanya Posbankum ini, produktivitas nelayan meningkat lantaran mereka merasa kondusif dan terlindungi secara hukum," ujar Sutinah.

Program ini merupakan ekspansi dari keberhasilan Kanwil Kemenkum Sulbar nan sebelumnya telah sukses membentuk 648 Posbankum di seluruh desa dan kelurahan se-Provinsi Sulawesi Barat. Kehadiran Posbankum organisasi nelayan ini semakin menegaskan kehadiran negara dalam memberikan kepastian dan perlindungan norma bagi seluruh lapisan masyarakat.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara