Kemenkop Dorong Koperasi Pesisir Perkuat Posisi Tawar Nelayan

Jakarta -

Kementerian Koperasi mendorong koperasi di wilayah pesisir untuk menyediakan jasa upaya nan dibutuhkan nelayan secara menyeluruh. Layanan tersebut mencakup penyediaan BBM bersubsidi seperti solar, pembiayaan melaut, penyerapan hasil tangkapan, hingga penyediaan es dan penyimpanan dingin.

Penguatan peran tersebut bermaksud agar nelayan mini mempunyai pilihan upaya nan lebih baik dan memperoleh bagian nan lebih setara dari hasil perikanan.

Deputi Pengembangan Usaha Kementerian Koperasi Panel Barus menyampaikan perihal tersebut dalam sambutan pembukaan Seminar Peran Pedagang Pengumpul di Wilayah Pesisir bertema 'Pengembangan Ekonomi Pesisir Berkeadilan Berbasis Koperasi', hari ini.

"Namun, tantangan terbesar kita bukan lagi sekadar peningkatan produksi, melainkan keadilan rantai nilai dan tingkat kesejahteraan nelayan mini nan tetap rentan," ujar Panel dalam keterangan tertulis, Kamis (22/10/2026).

Menurut Panel, rakyat desa banyak terjebak dalam kemiskinan akibat hal-hal nan berkarakter sistemik.

"Pertama, barang-barang kebutuhan konsumsi dan produksi harganya mahal lantaran logistik nan tidak efisien dan terlalu banyak rente distribusi. Kedua, di saat memerlukan modal kerja, belum tersedia secara luas akses angsuran kembang murah dan sistem mudah. Sehingga mereka terjebak ijon, rentenir/lintah darat, dan tengkulak," katanya.

Selain itu, Panel juga menyampaikan poin ketiga, ialah saat mereka menjual hasil kerjanya, harganya justru jatuh, sehingga kondisi tersebut menyebabkan mereka terjebak dalam siklus utang dan terus berada dalam kemiskinan.

Panel menjelaskan nelayan di wilayah pesisir mempunyai kebutuhan besar bakal BBM solar bersubsidi, es, serta modal melaut nan cukup besar.

Kajian lapangan Kementerian Koperasi berbareng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) di Kabupaten Sukabumi, Indramayu, dan Lampung Timur menunjukkan bahwa akses nelayan mini ke pasar nan luas tetap berjuntai pada sejumlah terbatas pedagang pengumpul.

Struktur hubungan tersebut memberikan posisi nan kuat kepada pedagang perantara dalam rantai upaya perikanan.

Meski demikian, keberadaan pedagang pengumpul tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan penguasaan pasar. Mereka menyediakan beragam jasa nan belum dipenuhi secara memadai oleh lembaga ekonomi formal, tetapi dibutuhkan nelayan setiap hari.

Layanan tersebut mencakup modal operasional melaut, akses duit tunai, kepastian pembelian hasil tangkapan, serta support darurat pada musim paceklik. Pedagang pengumpul juga menyediakan es, akomodasi penyimpanan dingin, dan jaringan pengiriman. Hubungan upaya ini diperkuat oleh kedekatan sosial dan kepercayaan nan telah terbentuk dengan nelayan.

Sementara itu, koperasi pesisir umumnya baru menjalankan satu alias dua fungsi, seperti pengelolaan tempat pelelangan ikan alias penyaluran bahan bakar bersubsidi seperti solar dan Pertalite. Koperasi belum secara konsisten menyediakan pembiayaan melaut, menjamin penyerapan hasil tangkapan, dan membantu nelayan menghadapi akibat usaha.

Karena itu, pengembangan ekonomi pesisir berbasis koperasi diarahkan untuk memperbaiki hubungan upaya agar lebih adil, transparan, dan berkekuatan saing. Transformasi tersebut tidak dimaksudkan untuk menyingkirkan pedagang pengumpul, melainkan memperkuat pilihan dan posisi tawar nelayan melalui kelembagaan koperasi nan bisa memberikan jasa nyata.

Melalui seminar ini, Kementerian Koperasi mengharapkan penguatan kerja sama antara kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, akademisi, organisasi nelayan, serta pelaku usaha. Forum ini juga diharapkan menghasilkan kesepakatan mengenai peta jalan pengembangan ekonomi pesisir berbasis koperasi, mulai dari pembenahan tata kelola hingga pengintegrasian jasa usaha.

Hasil pembahasan bakal menjadi masukan bagi operasionalisasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), terutama dalam memperkuat koperasi nan telah melangkah dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) pengelola KNMP.

Dukungan kebijakan dan fasilitasi pemerintah diharapkan membantu koperasi menghimpun hasil produksi nelayan, menyediakan pembiayaan melaut, menyediakan serta mengelola akomodasi logistik dan rantai dingin.

Panel mengingatkan, jaringan koperasi dan KNMP juga idealnya dapat ditugaskan untuk menyalurkan BBM solar bersubsidi nan saat ini sangat dibutuhkan nelayan.

Panel membujuk seluruh pemangku kepentingan memanfaatkan forum tersebut untuk merumuskan langkah berbareng nan konkret.

Keberhasilan koperasi pesisir perlu diwujudkan dalam jasa nan dapat diandalkan nelayan, ialah tersedianya modal untuk melaut, terjaganya mutu tangkapan, dan kepastian pasar nan memberikan faedah lebih besar bagi mereka.

(anl/ega)