Kemenkeu Bantah Isu Purbaya Persilakan Investor Asing Pergi dari RI

1 bulan yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) buka bunyi mengenai rumor nan menyebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mempersilakan penanammodal asing untuk cabut dari Indonesia. Isu ini berangkaian dengan keluhan sejumlah penanammodal China mengenai suasana investasi di Indonesia nan dinilai tidak ramah bisnis.

Dalam merespons keluhan tersebut, beredar berita bahwa Purbaya disebut mempersilahkan penanammodal asing mencari negara lain andaikan tidak cocok dengan kebijakan di Indonesia. Kementerian menegaskan bahwa berita itu merupakan misinformasi.

"Berita nan beredar mengenai pernyataan Menkeu Purbaya nan mempersilahkan penanammodal asing mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan Indonesia merupakan buletin hoaks," tulis keterangan PPID Kementerian Keuangan, dikutip Sabtu (16/5/2026).

Kemenkeu menegaskan bahwa tidak pernah ada pernyataan resmi dari Menkeu Purbaya sebagaimana nan beredar luas di masyarakat. Karena itu, publik diminta lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan info nan belum terverifikasi kebenarannya.

"Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran buletin bohong nan mengatasnamakan Menkeu Purbaya," lanjut keterangan tersebut.

Sebelumnya, rumor tersebut ramai diperbincangkan setelah muncul berita nan menyebut pemerintah merespons kritik penanammodal asing dengan nada keras. Narasi itu kemudian memicu beragam reaksi di media sosial dan kalangan pelaku usaha.

Seperti diketahui, dalam surat tersebut, para pelaku upaya mengeluhkan beragam kebijakan pemerintah dan sejumlah masalah di Tanah Air. Adapun, keluhannya a.l. mengenai kenaikan pajak dan royalti, pengetatan patokan devisa hasil ekspor (DHE), pengurangan kuota bijih nikel, hingga dugaan praktik penegakan norma nan dinilai berlebihan dan membuka ruang korupsi maupun pemerasan.

Terkait dengan patokan DHE sumber daya alam (SDA), Purbaya menuturkan kebijakan ini semestinya tidak menganggu. Menurutnya, ada klausa patokan dimana perusahaan nan tidak pinjam duit di Indonesia bisa terbebas dari patokan DHE SDA. Dengan pengecualian ini, semestinya perusahaan alias pengusaha China tidak ada masalah.

"Tapi kelak tentunya kita sesuaikan dengan kebutuhan kita kan jika DHE SDA itu kemungkinan kita nggak apa-apa jika nggak salah, jika perusahaan kelak nan nggak pinjam duit di Indonesia terbebas tuh dari DHE SDA. Ada pengecualian seperti itu kan, udah baca belum? belum deh, udah keluar kan DHE, belum?" papar Purbaya kepada pewarta di Kementerian Keuangan, kemarin, Selasa (13/5/2026).

"Kayaknya ada pengecualian itu deh nan saya tahu itu jadi harusnya China nggak ada masalah terus apalagi? apalagi nan tinggi?" tambahnya.

(hsy/hsy)

Add