Kemenkes Kejar Infrastruktur Imunisasi Tuntas dalam 2 Tahun

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menargetkan penyediaan prasarana jasa imunisasi nasional dapat diselesaikan dalam dua tahun ke depan sebagai bagian dari upaya meningkatkan cakupan vaksinasi di Indonesia.

Hal itu disampaikan Budi dalam rapat kerja berbareng Komisi IX DPR RI nan membahas pertimbangan capaian imunisasi nasional, strategi peningkatan cakupan vaksinasi, serta kesiapan pengedaran vaksin dan sistem cold chain di seluruh daerah.

Menurut Budi, penguatan prasarana menjadi prioritas utama pemerintah untuk memastikan seluruh wilayah mempunyai akomodasi pendukung imunisasi nan memadai, terutama perangkat penyimpanan vaksin alias cold chain.

"Yang paling krusial adalah kita mau memastikan jika bisa dalam dua tahun ke depan sudah selesai penyediaan prasarana jasa imunisasi. Seratus persen kebutuhan cold chain itu kudu ada dan itu setiap tahun kudu di-review," kata Budi dalam rapat kerja berbareng Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6).

Selain infrastruktur, Kementerian Kesehatan juga menekankan pentingnya penguatan tata kelola penyediaan vaksin mulai dari tahap perencanaan, pengadaan, pengedaran hingga penyelenggaraan imunisasi di lapangan.

"Strategi nan kedua, bahwa siklus penyediaan vaksin mulai dari perencanaan, pengadaan, distribusi, dan penyampaiannya itu kudu dikawal terus setiap tahun," ujarnya.

Budi juga menyoroti meningkatnya kejadian keraguan terhadap vaksin alias vaccine hesitancy nan dinilai menjadi tantangan baru dalam program imunisasi nasional. Karena itu, pemerintah bakal memperkuat edukasi kepada masyarakat agar pemahaman mengenai faedah vaksinasi semakin meningkat.

"Yang ketiga nan krusial juga adalah edukasi. Strategi mengenai edukasinya ini kita kudu lebih serius, lantaran nggak tahu kenapa banyak orang-orang nan sekarang anti-vaksin," katanya.

Dalam rapat tersebut, Budi turut mengungkapkan tetap adanya kesenjangan pendanaan program imunisasi nasional hingga beberapa tahun ke depan. Berdasarkan kalkulasi Kementerian Kesehatan, kebutuhan anggaran program imunisasi periode 2025-2029 tetap belum sepenuhnya terpenuhi.

Ia menjelaskan bahwa untuk tahun anggaran 2026 saja, program imunisasi tetap mengalami kekurangan sekitar Rp 1 triliun akibat pemangkasan anggaran nan turut berakibat pada pembiayaan vaksin.

"Kalau gap 2026-nya sendiri, kita tetap ada kekurangan Rp 1 triliun lantaran kemarin dipotong. Dipotong tuh termasuk anggaran imunisasi, anggaran vaksinasi," ujar Budi.

Secara keseluruhan, Kementerian Kesehatan mencatat tetap terdapat kekurangan pendanaan sekitar Rp 4,91 triliun hingga 2029. Pemerintah telah menyusun rencana program imunisasi jangka menengah dan menyampaikannya kepada Kementerian Keuangan serta Bappenas untuk mendukung kebutuhan vaksinasi nasional nan berkarakter rutin setiap tahun.

Rapat kerja Komisi IX DPR RI kali ini membahas pertimbangan capaian cakupan imunisasi nasional dan daerah, penyelenggaraan imunisasi rutin maupun kejar imunisasi pada golongan rentan, strategi peningkatan cakupan vaksinasi melalui edukasi masyarakat dan penanganan vaccine hesitancy, serta kesiapan pengedaran vaksin dan sistem rantai dingin terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).