Kemenkes Akui RI Masih Kekurangan Dokter: 400 Puskesmas Tak Ada Dokter

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengakui Indonesia tetap menghadapi kekurangan tenaga dokter. Hingga saat ini, sekitar 400 dari total 10.300 Puskesmas di seluruh Indonesia belum mempunyai dokter, sementara rasio master nasional juga tetap berada di bawah standar nan ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes, dr. Maria Endang Sumiwi, mengatakan pemerintah terus berupaya meningkatkan jumlah master sekaligus memperbaiki distribusinya agar pelayanan kesehatan primer dapat menjangkau seluruh masyarakat.

“Rasio kita sebetulnya belum sesuai standar WHO. Kan kita 1 per 1.000 jika WHO. Kita belum sampai 1 per 1.000. nan terakhir mungkin dua tahun lampau 0,6, mungkin sekarang sudah sedikit membaik. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara maju, Singapura 2 per 1.000, Jerman 4 per 1.000. Jadi sebetulnya kita tetap kurang untuk kebutuhan dokter," ujar Maria dalam aktivitas Leimena Conference 2026 di Gedung Widya Graha Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta Pusat, Senin (27/7).

Ia menjelaskan selain jumlah master nan tetap terbatas, tantangan terbesar saat ini adalah pengedaran tenaga medis nan belum merata. Kondisi tersebut menyebabkan tetap ada ratusan puskesmas nan belum mempunyai dokter.

“Saat ini untuk seluruh puskesmas kita 10.300 itu tetap ada 400-an nan tidak ada dokter. Tapi dari 10.300, 400 nan tidak ada master ini tahun ini juga kita membuka untuk nan 400 tersebut nan tidak ada dokter," katanya.

Ia menegaskan, persoalan pelayanan kesehatan di Indonesia bukan hanya soal pengedaran tenaga kesehatan, tetapi juga jumlah master nan memang tetap belum mencukupi andaikan dibandingkan dengan kebutuhan nasional maupun negara-negara maju.

Selain membahas kekurangan dokter, Maria juga menanggapi persoalan kesejahteraan tenaga kesehatan di daerah, termasuk laporan mengenai penurunan take home pay master ahli ASN di RSUD Raja Ampat.

Ia mengatakan pemerintah telah membahas persoalan tersebut berbareng Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) agar tidak berakibat terhadap pelayanan kesehatan.

"Memang ini kemarin kita telaah di Komisi IX. Saya rasa sudah ada kesimpulan-kesimpulan lantaran memang dalam beberapa waktu ini ada penurunan-penurunan, ada nan menghilangkan tunjangan tambahan penghasilan, ada nan mengurangi. Nah, itu kita sudah terus berbincang dengan Kemendagri, dengan Kementerian Keuangan juga dengan KemenPAN agar masalah-masalah ini kelak tidak mengganggu layanan," ujarnya.