Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperkuat kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Kolaborasi tersebut salah satunya diwujudkan dengan menggelar Rapat Koordinasi Khusus antara Kemendagri, BGN, dan seluruh pemerintah wilayah (Pemda) nan berjalan secara hybrid dari Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan bahwa kepala wilayah mempunyai parameter keahlian nan kudu dicapai. Hal itu di antaranya penurunan nomor stunting, penurunan nomor kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ketiga aspek tersebut, ujar Mendagri, dapat direalisasikan melalui support terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Nah ini dengan adanya Program MBG, tiga-tiganya ini terbantu, kepala daerah-kepala wilayah bakal sangat terbantu. Ada program makan bergizi nan cuma-cuma tanpa APBD, didukung APBN,” ujar Mendagri.
Ia membujuk kepala wilayah untuk memanfaatkan program tersebut dalam mengatasi tantangan di lingkungan masyarakat. Bila program tersebut sukses diimplementasikan dengan baik di daerah, kepala wilayah juga bakal memperoleh akibat positif. Di sisi lain, penyelenggaraan program nan optimal dinilai bakal membuka lapangan kerja serta meningkatkan produksi di sektor pangan.
Mendagri menilai Program MBG bakal mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Pasalnya, melalui penerapan nan optimal, program itu bakal menggerakkan rantai pasok bagi produsen, petani, nelayan, hingga peternak. Bahkan, program tersebut juga diyakini bakal membantu pengendalian inflasi di wilayah melalui intervensi BGN dalam menyerap pasokan pangan di daerah.
“Nah jadi di daerah-daerah tertentu beliau (Kepala BGN) bisa memberikan instruksi. ‘Beli ikan, SPPG … misalnya gitu. Beli telur, [ketika harga] telurnya turun. Nah, jadi memang banyak sekali manfaatnya rekan-rekan pemerintah daerah, ya. Kita kudu dukung,” sambung Mendagri.
Dalam kesempatan nan sama, Mendagri juga membujuk Pemda untuk bekerja-sama mendukung penyelenggaraan Program MBG. Apalagi, pelibatan Pemda dalam Program MBG telah tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
Sejalan dengan itu, Mendagri menegaskan komitmen Kemendagri untuk memperkuat penyelenggaraan Program MBG. Hal itu diwujudkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Teguh Setyabudi dan Sekretaris Utama BGN Lili Khamiliyah. Prosesi penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Mendagri dan Kepala BGN Sudaryono.
“Nah ini, dan dengan adanya kerja sama Dukcapil, ya kami sangat harapkan kelak ini bakal memberikan kontribusi juga kepada program MBG BGN. Tidak hanya kuantitatif, jumlah anak alias ibu nan menjadi penerima manfaat, tapi langsung bisa secara kualitatif, ialah siapa penerimanya. Itu bisa ketahuan,” tandasnya.
Turut datang dalam rapat tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, Wamendagri Bima Arya Sugiarto, Wamendagri Akhmad Wiyagus, serta pejabat lainnya di lingkungan Kemendagri. Hadir pula Kepala BGN Sudaryono, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari, Wakil Kepala BGN Trenggono, serta para pejabat mengenai di lingkungan BGN. Adapun aktivitas ini juga diikuti seluruh pejabat di lingkungan Pemda secara virtual.
59 menit yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·