Kemendagri Pastikan Bantuan Presiden untuk Gempa NTT Segera Digunakan

Jakarta -

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memastikan Bantuan Presiden bagi wilayah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) dapat segera digunakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Langkah ini sejalan dengan pengarahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian untuk mempercepat realisasi bantuan, termasuk bagi masyarakat di pelosok desa.

"Uang tambahan BTT (Belanja Tidak Terduga) kudu sigap dipakai untuk masyarakat, terutama di pelosok-pelosok desa nan susah dijangkau. Tidak boleh disimpan saja! Kuncinya sigap untuk masyarakat nan membutuhkan," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Senin (31/8/2026).

Sejalan dengan pengarahan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt.) Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Bachril Bakri mengatakan, Kemendagri telah menegaskan kepada pemerintah wilayah (Pemda) agar segera menggunakan Bantuan Presiden tersebut.

Pengawalan dilakukan melalui lima tim terpadu dari Inspektorat Jenderal (Itjen) dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) nan terus memonitor progres penggunaan bantuan, terutama agar dapat menjangkau masyarakat di pelosok desa.

"Tujuan dari monitoring dan pendampingan adalah untuk mendorong percepatan penggunaan Bantuan Presiden nan dialokasikan sebagai tambahan Belanja Tidak Terduga nan diprioritaskan untuk penanganan akibat bencana," ujar Bachril.

Menurutnya, pengawalan tersebut sekaligus untuk memastikan penggunaan anggaran melangkah secara akuntabel dan mencegah potensi penyimpangan. Dengan demikian, support dapat segera dimanfaatkan untuk menangani kebutuhan masyarakat terdampak dan tidak mengendap di kas daerah.

Berdasarkan hasil pendampingan, Pemerintah Provinsi NTT dan delapan pemerintah kabupaten penerima Bantuan Presiden telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dan mengalokasikan support tersebut pada Belanja Tidak Terduga (BTT).

Dengan tambahan anggaran tersebut, total BTT untuk penanggulangan akibat musibah di Provinsi NTT dan delapan kabupaten mencapai Rp299.539.626.183. Jumlah ini meningkat Rp213.720.316.025 dari anggaran sebelumnya sebesar Rp85.819.310.158.

Tambahan anggaran tersebut berasal dari Bantuan Presiden sebesar Rp200 miliar serta support dari pemerintah wilayah lainnya sebesar Rp13.720.316.025.

Bachril mengatakan, Bantuan Presiden tersebut saat ini telah digunakan berasas Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) nan diajukan oleh perangkat wilayah mengenai melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di masing-masing daerah.

Dia menambahkan, tim Kemendagri juga telah menyampaikan sejumlah pengarahan kepada Pemda untuk mempercepat penanganan akibat bencana. Arahan tersebut meliputi percepatan pengedaran logistik dari titik penumpukan kepada masyarakat terdampak, konsolidasi satu info korban, pengungsi, dan kerusakan, serta percepatan pemanfaatan Bantuan Presiden dengan tetap menjaga akuntabilitas.

"Selain itu, wilayah terdampak juga didorong memastikan keberlanjutan jasa kesehatan dan pendidikan, serta mempercepat penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana," tutur Bachril.

Bachril memastikan tim pendamping Kemendagri bakal terus mendorong Pemda mengoptimalkan pendampingan dan pengawasan melalui Inspektorat Daerah. Upaya tersebut dilakukan agar percepatan penggunaan BTT melangkah tepat sasaran, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan.

(anl/ega)