Kemendagri Minta Krisis Komunikasi Pemerintah Ditangani Berbasis Data

Jakarta -

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pengelolaan krisis komunikasi pemerintah dilakukan secara cepat, akurat, dan berbasis data. Upaya ini dinilai krusial untuk meningkatkan kesiapan aparatur dalam mendeteksi, menganalisis, dan merespons rumor komunikasi di tengah cepatnya arus informasi.

Hal itu disampaikan Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Kemendagri, Anwar Harun Damanik, saat membuka Workshop Pengelolaan Krisis Komunikasi di Grand Orchardz Hotel Kemayoran, Jakarta, Rabu (16/9). Kegiatan tersebut berjalan pada 15 hingga 18 September 2026.

"Penanganan krisis perlu dilakukan secara sistematis melalui tahapan deteksi, verifikasi, koordinasi, amplifikasi, dan evaluasi. Penanganan krisis kudu cepat, akurat, berbasis data, konsisten, dan tetap kontekstual," kata Anwar, dalam keterangan tertulis, Kamis (17/9/2026).

Anwar menjelaskan krisis komunikasi tidak selalu berasal dari persoalan besar. Kesalahan penyampaian informasi, ketidakakuratan data, maupun bentrok internal dalam organisasi dapat berkembang menjadi rumor nan memengaruhi persepsi masyarakat andaikan tidak segera ditangani.

Karena itu, aparatur nan menjalankan kegunaan komunikasi publik dituntut responsif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Pola komunikasi nan hanya mengandalkan cara-cara konvensional serta menunggu persoalan muncul dinilai tidak lagi memadai untuk menghadapi dinamika info di ruang digital.

"Ketika menyampaikan sebuah statement, apakah itu dari media sosial alias nan langsung di dalam, di doorstop contohnya, kudu bisa diberikan jawaban. Jangan coba-coba berasumsi," tegasnya.

Anwar menekankan setiap info nan disampaikan kepada publik kudu didukung info nan dapat dipertanggungjawabkan. Ketepatan info diperlukan agar komunikasi pemerintah tetap konsisten sekaligus mencegah munculnya persoalan baru.

Selain itu, pengelolaan krisis komunikasi juga memerlukan koordinasi antarkomponen pemerintahan, termasuk antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah wilayah (Pemda) dinilai mempunyai posisi strategis lantaran berinteraksi langsung dengan masyarakat. Karena itu, perkembangan rumor di wilayah perlu dikomunikasikan kepada pemerintah pusat sesuai kewenangan masing-masing.

Anwar juga mengingatkan bahwa pengelolaan krisis komunikasi bukan hanya menjadi tanggung jawab unit Humas. Penyampaian info kepada publik memerlukan support info dan substansi dari unit mengenai nan memahami persoalan serta mempunyai kewenangan dalam penanganannya.

"Kepercayaan publik merupakan aset nan sangat krusial bagi setiap institusi. Kepercayaan itu tidak terbentuk hanya lantaran mempunyai banyak info nan disampaikan, bakal tetapi melalui konsistensi antara kebijakan, tindakan, dan komunikasi pemerintah," ujarnya.

Melalui workshop ini, Anwar berambisi para peserta dapat menerapkan pengetahuan dan keahlian nan diperoleh di lembaga masing-masing guna memperkuat kapabilitas komunikasi publik serta kesiapan menghadapi potensi krisis komunikasi di lingkungan pemerintahan.

(akn/ega)