Kemendag Pastikan Harga MinyaKita di Pasar Masih Terkendali

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkapkan porsi Domestic Market Obligation (DMO) MinyaKita kepada BUMN sebagai Distributor 1 (D1) meningkat. Kini, porsinya sudah lebih dari 50 persen.

Langkah itu dinilai bisa membikin nilai MinyaKita tidak melejit. Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Nawandaru Dwi Putra, menjelaskan perihal ini diharapkan bisa membikin nilai MinyaKita lebih mudah dikendalikan.

“Kita harapkan dengan penguasaan nan lebih besar ke BUMN ini baik Bulog dan ID FOOD ini juga secara konstan pengendalian lebih mudah dilakukan oleh pemerintah,” ujar Nawandaru dalam Rapat Koordinasi Inflasi, Senin (18/5).

Berdasarkan info dari 26 Desember 2025-13 Mei 2026, dari total 545.999 ton total DMO MinyaKita, 51,98 persennya sudah berada di dalam kendali pengedaran BUMN, ialah Perum Bulog dan ID FOOD.

Dari porsi tersebut, Bulog memegang 227.741 ton alias 41,71 persen dari total DMO untuk BUMN. Sementara ID Food 56.089 ton alias 10,27 persen.

Nawandaru menjelaskan kebanyakan provinsi di Indonesia tetap mengalami kenaikan 0-3 persen. Meski begitu, dia memastikan saat ini nilai MinyaKita di kebanyakan pasar di Indonesia memang tetap terkendali. Tercatat, 27 provinsi dengan rata-rata nilai MinyaKita sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) dengan maksimal toleransi 2 persen alias Rp 16.000 per liter.

“Dan ini memang tetap sedikit di atas HET nan ditetapkan. Namun kegunaan dari minyak kita ini adalah sebagai pengendali alias sebagai penahan harga. Kita harapkan secara konsisten dan kontinu penyalurannya dan keberadaannya ini bisa mengamankan stok alias pasokan nan ada di pasar,” kata Nawandaru.

Nawandaru mengakui memang tetap ada wilayah nan mengalami kenaikan di atas 3 persen sampai 5 persen ialah Maluku Utara dan Kepulauan Riau. Untuk itu, Kemendag juga tengah melakukan upaya mengamankan pasokan ke wilayah tersebut.

“Kami coba kemarin konsolidasi dengan Perum Bulog dan ID FOOD gimana untuk bisa kita sorong pasokannya lebih kontinu. Kontinuitasnya itu penting, jadi satu bulan jangan hanya satu bulan sekali tapi bisa ditegakkan menjadi dua kali untuk pengiriman pasokan ke wilayah kepulauan ialah adalah Maluku dan Maluku Utara,” tutur Nawandaru.