Kemdagri Minta Pemda Kreatif Cari Sumber Ekonomi Imbas Penyesuaian TKD

Makassar, CNN Indonesia --

Pimpinan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta kepala wilayah lebih imajinatif mencari sumber-sumber baru untuk menggerakkan perekonomian wilayah di tengah penyesuaian biaya transfer ke wilayah (TKD).

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan keterbatasan anggaran pemerintah wilayah tidak otomatis menjadi argumen pertumbuhan ekonomi melambat. Menurutnya, shopping pemerintah hanya salah satu komponen nan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

"Government spending alias aktivitas manajemen pemerintah itu hanya salah satu komponen saja untuk mendorong dan menghitung pertumbuhan ekonomi," kata Bima di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (18/9).

Oleh lantaran itu, Bima menilai penyesuaian TKD tidak semestinya dijadikan argumen tunggal untuk tidak mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurut Bima bahwa pemerintah wilayah tetap mempunyai ruang untuk mengembangkan sektor-sektor potensial melalui penguatan ekosistem ekonomi, termasuk mendorong investasi dan hilirisasi sesuai karakter masing-masing daerah.

Bima mencontohkan Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, nan dinilai bisa menjaga dan mendorong pertumbuhan ekonomi meski menghadapi keterbatasan APBD.

"Dalam kondisi nan sama, dalam konteks penyesuaian TKD nan sama, tapi Kabupaten Sidrap itu melejit, tumbuh, lantaran bisa untuk membangun ekosistem tadi, bisa untuk membangun hilirisasi pangan dengan keterbatasan APBD," ungkapnya.

Bima meminta kepala wilayah terlebih dulu memahami komponen-komponen nan memengaruhi pertumbuhan ekonomi sebelum menentukan strategi pembangunan.

"Nomor satu, memahami dulu gimana langkah menghitung dan mendorong pertumbuhan ekonomi, komponennya apa saja, kemudian diidentifikasi," katanya.

Bima menekankan setiap wilayah mempunyai potensi nan berbeda sehingga strategi pengembangan ekonomi tidak dapat diseragamkan.

"Setiap wilayah itu pasti ada perihal nan bisa didorong sesuai dengan potensinya masing-masing," lanjutnya.

Terkait pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan nan disebut telah mencapai 6,8 persen, Bima mengapresiasi capaian tersebut. Sehingga inflasi di Sulsel tetap terkendali.

Namun, menurut Bima, tantangan berikutnya bukan sekadar menjaga pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi, melainkan memastikan pertumbuhan tersebut merata hingga kabupaten dan kota.

"PR-nya adalah gimana pertumbuhan ekonomi di tingkat Sulawesi Selatan secara agregat itu juga bisa diikuti pertumbuhan ekonomi di kota-kabupaten," ujarnya.

Pertumbuhan tersebut, kata Bima, juga kudu berakibat langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui pengurangan pengangguran dan pengentasan kemiskinan.

Karena itu, Bima mendorong pemerintah wilayah memperkuat ekosistem ekonomi di masing-masing wilayah dengan mengoptimalkan potensi nan dimiliki, meski ruang fiskal wilayah mengalami penyesuaian.

"Ya, sembari ada penguatan-penguatan ekosistem ekonomi di masing-masing daerah," kata Bima.

(mir/kid)