Kematian Calon Manajer Koperasi Merah Putih, Imparsial: Pendekatan Militer tidak Tepat untuk Sipil

Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Desa Putridalem, Jatitujuh, Majalengka, Jawa Barat, Jumat (1/5/2026).(Antara)

DIREKTUR Imparsial, Ardi Manto Adiputra, mengatakan bahwa kematian tiga orang calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) semakin menunjukkan bahwa sistem pendidikan militer tidak tepat untuk diterapkan secara serampangan untuk penduduk sipil. 

“Apalagi, tidak ada hubungan sama sekali antara profesionalisme kerja menjalankan tugas koperasi dengan training militer,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Kamis (25/6). 

Atas kematian ketiga orang peserta latihan dasar militer ini, Imparsial pun mendesak agar dilakukan investigasi dan penegakan hukum. Selain itu, pelaku alias struktur komando penanggungjawab atas penyelenggaraan Program ini kudu bertanggung jawab secara norma lantaran hilangnya nyawa di bawah kendali panitia seleksi dan penyelenggara pelatihan.

Ardi menekankan bahwa pelibatan TNI dalam penyelenggaraan program KDMP sangat tidak tepat, lantaran tidak hanya bertentangan dengan UU TNI mengenai operasi selain perang, lebih dari itu training militer tersebut sangat berpotensi mengikis budaya berpikir kritis dan inovatif, menutup ruang perbincangan partisipatif nan sudah biasa dijalankan dalam sistem organisasi/ kepemimpinan di kalangan masyarakat sipil nan demokratis, sekaligus menggantinya dengan pendekatan nan lebih berkarakter otoritatif dan alim terhadap perintah komando. 

“Pendekatan nan militeristik ini juga condong menggunakan pendekatan keamanan alias apalagi pendekatan koersif dalam penyelesaian masalah (problem solving). Jadi, pendidikan militer sangat tidak tepat untuk diaplikasikan dalam membangun sistem menejerial organisasi sipil,” tegasnya. 

Dia pun menyoroti ketika Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menerapkan pendidikan barak militer untuk anak-anak nakal, Ardi juga sudah mengkritik bahwa itu bukan pendekatan nan tepat untuk mengatasi kenakalan remaja/siswa di Jabar, dan pihaknya senang akhirnya program itu dihentikan hingga saat ini. 

“Kami cemas nilai-nilai nan dominan dalam lingkungan militer seperti kepatuhan, komando, dan hierarki, dapat mengikis nilai-nilai nan semestinya ada dan diajarkan kepada siswa/pelajar alias masyarakat sipil lainnya, ialah critical thinking, kreativitas, kebebasan berpikir, dan ruang untuk berargumentasi,” ujar Ardi. 

Untuk itu, Ardi menilai program KDMP ini sudah abnormal sedari awal dan sebaiknya dihentikan dulu sebelum ada konsep nan matang dan jelas nan mengikuti prinsip-prinsip nan sudah menjadi budaya dalam sistem organisasi masyarakat sipil. 

“Termasuk semua program pemerintah nan dijalankan dengan menggunakan pendekatan militer itu sebaiknya juga dihentikan, termasuk program MBG,” pungkasnya. (E-4)