Kejar Target Jadi Ibu Kota 2028, OIKN Usul Tambah Anggaran 2027 Rp 15,5 T

Jakarta -

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengusulkan tambahan anggaran tahun 2027 sebesar Rp 15,5 triliun. Tambahan anggaran itu untuk melanjutkan pembangunan area legislatif, yudikatif, serta ekosistem pendukung agar IKN bisa berfaedah sebagai ibu kota negara pada 2028.

"Dari total kebutuhan anggaran Otorita IKN tahun 2027 sebesar Rp 22,2 triliun telah dialokasikan dalam pagu sugestif sebesar Rp 6,7 triliun sehingga tetap terdapat kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp 15,5 triliun," kata Basuki dalam rapat kerja berbareng Komisi II DPR, di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2026).

Basuki menjelaskan tambahan anggaran tersebut bakal digunakan untuk melanjutkan pembangunan IKN pada periode 2025-2027 sebesar Rp 7,4 triliun. Sedangkan pembangunan tahap ketiga periode 2026-2028 memerlukan Rp 8 triliun.

"Sehingga tujuan dari Perpres Nomor 79 Tahun 2025 untuk menjadikan area IKN menjadi ibu kota negara tahun 2028 dapat tercapai," jelas Basuki.

Basuki mengatakan selain tambahan anggaran 2027, pihaknya juga tetap memerlukan tambahan anggaran pada 2026 sebesar Rp 3,2 triliun. Dia mengatakan kebutuhan itu berangkaian dengan kelanjutan proyek konstruksi, di mana menggunakan skema perjanjian tahun jamak.

"Kelanjutan pekerjaan bangunan dengan skema perjanjian tahun plural 2025 sampai 2027 telah dialokasikan tahun 2026 sebesar Rp 3,7 triliun, sehingga kami tetap memerlukan Rp 3,2 triliun lagi anggaran tambahannya," katanya.

Basuki menjelaskan saat ini pembangunan area legislatif dan yudikatif telah melangkah dengan progres bentuk sekitar 10 persen. Adapun proyek itu di antaranya pembangunan gedung MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY), serta jalan akses dan prasarana pendukung.

"Kebutuhan anggaran pembangunan IKN untuk area legislatif dan yudikatif serta ekosistem pendukungnya sampai dengan tahun 2028 nan sudah dimulai tahun 2025, nan sudah juga disetujui oleh Bapak Presiden pada rapat terbatas Februari 2025 adalah Rp 48,8 triliun rupiah nan dibagi menjadi 3 batch," katanya.

"Jadi program alias pengalokasian anggaran kami tidak bakal keluar dari Rp 48,8 triliun ini dari 2025 sampai 2028," sambung dia.

Basuki menjelaskan pembangunan tahap pertama senilai Rp 3,7 triliun telah selesai pada 2025. Di antaranya mencakup pembangunan jalan, multi utility tunnel (MUT), serta penataan area dan ruang terbuka hijau di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1B dan 1C.

Kemudian, pembangunan tahap kedua senilai Rp 20 triliun difokuskan terhadap pembangunan area legislatif dan yudikatif. Sedangkan, pembangunan tahap ketiga senilai Rp 17,2 triliun untuk membangun kediaman hunian vertikal dan landed bagi pimpinan, anggota, dan staf legislatif maupun yudikatif, serta area diplomatik dan prasarana pendukungnya.

(amw/whn)