Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku mengetahui adanya pandangan pesimistis terhadap pemerintah mengenai keahlian dalam merealisasikan pertumbuhan ekonomi 8%, di tengah terus beratnya tekanan APBN dalam menghadapi gejolak perekonomian global.
APBN kata dia bakal terus diciptakan efisien untuk menjaga defisit tak menembus level pemisah kondusif nan telah ditetapkan dalam UU Keuangan Negara, ialah 3% dari produk domestik bruto (PDB). Meskipun kebutuhan shopping negara besar untuk menjalankan program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk mengejar sasaran pertumbuhan 8%.
Untuk itu, dia mengatakan, langkah pemerintah untuk mendorong pertumbuhan tanpa terlalu membebani APBN adalah dengan menciptakan kondisi likuiditas di sektor riil terjaga, agar ekonomi bergerak melalui mesin sektor swasta.
"Anda pasti bertanya, jika fiskalnya ngirit, gimana bisa tumbuh lebih cepat? Karena kita bakal pastikan riil sector tumbuh. Gimana caranya? Kita pastikan ada cukup likuiditas di sistem perekonomian kita," kata Purbaya dalam agenda Simposium PT SMI 2026 di Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Purbaya turut mengakui langkah ini sebetulnya menjadi tanggungjawab bank sentral lantaran mengenai dengan peredaran duit di sistem perbankan. Namun, menurutnya, tak ada salahnya fiskal turut berkontribusi menciptakan peredaran duit di sektor riil tanpa kudu melalui gelontoran shopping negara nan besar.
"Sebenarnya ini tugas Bank Sentral, tugasnya BI, ya kita nyolong-nyolong sedikit lah. nan krusial ekonominya tumbuh lebih sigap ke depan," ungkap Purbaya.
Selain menjaga likuiditas di sistem keuangan. Purbaya menekankan, pemerintah juga bakal kembali berkomitmen untuk menyelesaikan masalah tingginya biaya logistik. Sebab, logistik kata Purbaya merupakan bagian dari saluran nadi pergerakan ekonomi.
"Masalah kita bukan tidak tahu arah, tapi salah satu masalah nan kita hadapi adalah logistik cost nan saat ini tetap sekitar belasan persen dari PDB. Sudah sedikit turun sih tapi tetap lebih tinggi dari negara maju," paparnya.
Bila biaya logistik tetap sangat tinggi, dia menekankan, tentu nilai peralatan nan diperdagangkan di dalam negeri bakal jauh lebih mahal dan tidak kompetitif dari barang-barang impor. Maka, masalah ini kata dia juga kembali menjadi sorotan pemerintah untuk diselesaikan, sebagaimana satu dasawarsa lalu.
"Artinya peralatan kita mahal, daya saing jadi turun. Kalau mungkin 10-15 tahun nan lampau kita selalu ngomong, bakal mengurangkan biaya logistik tapi 10 tahun terakhir kita tidak pernah bicara begitu," kata Purbaya.
"Kita pikir sudah bagus semuanya, rupanya belum. Ya kita malas mikir itu saja, kita cari topik nan lain lebih seru. Tapi itu tidak bakal kita lupakan, kita bakal perbaiki lagi," tegasnya.
Menurut Purbaya, upaya menurunkan biaya logistik ini sebetulnya juga menjadi bagian dari tugas utama Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, karena biaya upaya tinggi di pelabuhan juga sekarang tetap tinggi.
"Utamanya kan logistik cost juga di pelabuhan-pelabuhan, itu di bawah Kementerian Keuangan, kita bakal perbaiki," papar Purbaya.
(arj/haa)
Addsource on Google
[Gambas:Video CNBC]
1 bulan yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·