Kejar Penerimaan Negara, Bahlil Hitung Ulang Pemangkasan RKAB Nikel hingga Batu Bara

Menteri ESDM Bahlil (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberi sinyal perubahan arah kebijakan sektor mineral dan batubara. Di tengah tekanan global, pemerintah tidak lagi menahan produksi secara ketat, melainkan membuka ruang peningkatan volume melalui skema relaksasi terukur, sekaligus menyiapkan instrumen fiskal baru berupa bea keluar untuk mendongkrak penerimaan negara.

Bahlil menegaskan, pemerintah tidak mengubah kebijakan dasar mengenai rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB), namun bakal lebih elastis dalam implementasinya. Produksi nikel dan batu bara dapat ditingkatkan ketika nilai pasar dunia menguat, begitupun sebaliknya.

"RKAB tidak ada perubahan. nan ada adalah relaksasi nan terukur. Kalau nilai bagus, kita produksi lebih banyak. Kalau nilai turun, kita sesuaikan dengan permintaan di pasar," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (27/3/2026).

Langkah ini menjadi semacam “putar balik” dari pendekatan sebelumnya nan condong membatasi produksi demi menjaga harga. Kini, pemerintah mengkombinasikan strategi volume dan nilai untuk mengoptimalkan pendapatan negara.

Namun, Bahlil menekankan bahwa peningkatan produksi tetap kudu menjaga keseimbangan pasar agar tidak memicu kelebihan pasokan nan justru menekan nilai komoditas. Selain itu, kebutuhan dalam negeri tetap menjadi prioritas utama.

"Saya tegaskan bahwa RKAB batubara belum ada kebijakan baru dari Menteri ESDM. nan ada hanyalah relaksasi nan terukur, tujuannya kita kudu memprioritaskan kepentingan domestik kita, seperti listrik, pupuk, dan industri kudu terpenuhi dulu. Itu nan utama," katanya.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, pemerintah juga tengah mengkaji penerapan pungutan bea keluar terhadap sejumlah komoditas minerba, termasuk produk turunan nikel seperti nickel pig iron (NPI). Kebijakan ini diarahkan untuk memperluas pedoman penerimaan negara dari sektor hilirisasi.