Kejahatan Jalanan Coreng Status Jakarta Kota Aman, Satpol PP : Awasi Kawasan Rawan

Ilustrasi kejahatan jalanan.(Antara)

KEPALA Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta Satriadi Gunawan mengakui keterbatasan personel tetap menjadi tantangan dalam pengawasan keamanan dan ketertiban di Jakarta.

Menurutnya, setiap kelurahan sebenarnya telah mempunyai personel Satpol PP. Namun luas wilayah Jakarta membikin penguatan kerjasama lintas unsur menjadi kebutuhan penting.

“Personel kami memang terbatas. Makanya kami melakukan koordinasi berbareng kepolisian dan TNI melalui Tiga Pilar berbareng lurah, FKDM, Satlinmas, dan masyarakat,” ujar Satriadi saat dihubungi Media Indonesia, Kamis (21/5).

Ia mengatakan penguatan sistem keamanan lingkungan alias siskamling juga terus didorong di tengah masyarakat. Keterlibatan penduduk dinilai menjadi aspek krusial untuk membantu pengawasan di wilayah permukiman.

“Daerah-daerah nan rawan tentu menjadi concern kami. Patroli tetap dilakukan, tetapi kami juga membujuk masyarakat ikut menjaga lingkungan bersama-sama,” katanya.

Satriadi menegaskan persoalan kejahatan jalanan seperti penjambretan sejatinya masuk dalam ranah pidana nan menjadi kewenangan kepolisian. Sementara Satpol PP mempunyai kegunaan utama dalam penegakan peraturan daerah.

Kendati demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap memberi perhatian terhadap situasi keamanan ibu kota, terlebih setelah muncul sorotan di media sosial mengenai kasus pidana jalanan nan dinilai mencoreng gambaran Jakarta sebagai kota aman. “Pak Gubernur tetap memberikan perhatian agar Satpol PP ikut membantu menciptakan masyarakat nan kondusif dan kondusif,” ujarnya.

Terkait usulan penambahan personel, Satriadi menyebut perihal tersebut sudah disampaikan dalam pembahasan di DPRD DKI Jakarta. Namun realisasinya tetap menunggu keahlian finansial wilayah dan persetujuan pemerintah. “Usulan sudah kami sampaikan. Tetapi semuanya kembali tergantung kondisi finansial wilayah dan persetujuan lebih lanjut,” katanya. (Far/P-3)