Kejagung Ungkap Kasus Ekspor Nikel di Sultra, Sita Rp 401 Miliar

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi mengenai ekspor nikel di Sulawesi Tenggara (Tenggara). Kasus ini diduga menyebabkan kerugian negara Rp 401 miliar.

Dirdik Jampidsus Saiful Bahri Siregar mengatakan kasus ini diduga terjadi pada 2017 sampai dengan 2019. Perusahaan tambang nan diduga terlibat adalah PT CNI nan mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi. Perusahaan itu diduga belum mempunyai RKAB, namun telah mempunyai rekomendasi ekspor.

"Bahwa terdapat kerugian finansial negara sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara dari BPK sebesar Rp 401.653.737.469,69," kata Saiful dalam bertemu pers di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (31/8/2026).

Dia menjelaskan PT CNI diduga melakukan pengaturan alias manipulasi terhadap arsip kadar nikel. Hal itu diduga dilakukan agar peralatan dari PT CNI dapat diekspor.

"PT CNI bersama-sama dengan penyelenggara negara melakukan pengaturan sedemikian rupa sehingga didapatkan kadar nikel dengan nilai hasil uji kadar kurang dari 1,7% untuk memenuhi syarat ekspor nan semestinya di atas 1,7," ujarnya.

PT CNI diduga memakai arsip nan tidak sah. Hal itu diduga menyebabkan finansial negara.

"Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan arsip nan tidak sah, melakukan ekspor nikel secara tidak sah, mengakibatkan terjadinya kerugian finansial negara," jelasnya.

Saiful menyebut interogator telah melakukan pemeriksaan ratusan orang saksi dalam kasus ini. Selain itu, interogator juga telah menyita duit Rp 401 miliar.

"(Jaksa telah) melakukan pemeriksaan terhadap 116 orang saksi, melakukan pemeriksaan terhadap tiga orang ahli, melakukan penyitaan terhadap 143 arsip dan telah mendapatkan persetujuan penetapan dari Pengadilan Negeri," ucapnya.

Saiful menyebut jaksa telah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi, di antaranya Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Jakarta. Jaksa juga telah mendapatkan Laporan Hasil Perhitungan (LHP) kerugian negara dari BPKP RI, serta melakukan tindakan investigasi lainnya.

(tsy/haf)