Kejagung Tahan Dirut PT CNI Terkait Korupsi Nikel Rp 401 Miliar

Kejaksaan Agung (Kejagung) menahan Direktur Utama sekaligus pemegang saham PT CNI berinisial DS mengenai kasus korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra) tahun 2017-2020. Penahanan dilakukan setelah DS ditetapkan sebagai tersangka.

Pantauan detickom di Gedung Jampidsus Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (15/10/2026) DS terlihat diborgol saat hendak dibawa ke mobil tahanan. Dia juga mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda saat keluar dari Gedung Jampidsus.

Anang menjelaskan, dalam dalam perkara ini DS melakukan ekspor secara ilegal. Caranya, DS memanipulasi hasil uji kadar nikel.

"Tersangka diduga melakukan ekspor nikel secara melawan norma tanpa memenuhi tanggungjawab DMO alias Domestic Market Obligation dengan menggunakan arsip hasil uji kadar nikel, rekomendasi ekspor, dan persetujuan ekspor nan diduga diterbitkan melalui proses nan menyimpang dari ketentuan," jelas dia.

Anang mengatakan, untuk melancarkan kejahatannya dengan memberikan sogokan. Nantinya pengurusan izin nan diinginkan DS bisa dikabulkan.

"Untuk melancarkan aktivitas tersebut, tersangka juga diduga memberikan sejumlah duit kepada penyelenggara negara dan pihak mengenai dalam pengurusan arsip perizinan," ucapnya.

Anang menyebut, karena kejahatan nan dilakukan DS menimbulkan kerugian negara. Kerugian itu mencapai Rp 401 miliar.

"Bahwa berasas hasil penghitungan BPKP, perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian finansial negara kurang lebih Rp 401 miliar, dan dalam proses penyidikan, Kejaksaan Agung telah menerima pengembalian kerugian negara dari PT CNI sebesar 401 miliar, mengamankan duit hasil penggeledahan sebesar 120.400 US dolar dan Rp 6,21 miliar, serta menerima pengembalian duit nan tidak nan diduga mengenai suap sebesar Rp 1,27 miliar," imbuh dia.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) mengamankan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2013-2017 berinisial MTP. Dia ditangkap di wilayah Purbalingga, Jawa Tengah, mengenai kasus dugaan korupsi tata kelola komoditas nikel tahun 2017-2020 nan merugikan negara Rp 401 miliar.

Bahwa sebagaimana diketahui, bahwa sekitar tanggal 27 Agustus... Agustus kemarin, telah... tim interogator telah melakukan investigasi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola komoditas nikel tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Di mana pada bulan September telah menetapkan empat tersangka dan satu korporasi.

"MTP ditangkap di Rumah ASS Dusun 2 Kajongan, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga, Jawa Tengah, pada Sabtu, 26 September 2026 pukul 01.24 WIB," kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna dalam keterangannya, Senin (28/9).

MTP merupakan satu dari empat tersangka nan telah diumumkan Kejagung pada Jumat (25/9). Namun, saat itu MTP mangkir dari panggilan pemeriksaan tim penyidik.

"MTP merupakan tersangka kelima dalam perkara ini nan sebelumnya belum memenuhi panggilan interogator pada Jumat, 25 September 2026. Dalam perkara ini, MTP berkedudukan selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2013-2017," jelas Anang.

Anang mengatakan upaya paksa penangkapan ini dilakukan interogator lantaran MTP tidak kooperatif menghadiri panggilan pemeriksaan setelah diumumkan secara resmi sebagai tersangka.

"Adapun sebelumnya tim interogator telah menetapkan 4 Tersangka perorangan dan 1 Tersangka Korporasi pada Jumat 25 September 2026. MTP adalah tersangka nan telah diumumkan sebelumnya, tetapi lantaran nan berkepentingan tidak datang sehingga tim interogator melakukan upaya pengamanan paksa," tutur Anang.

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan empat orang tersangka perorangan dan satu tersangka korporasi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra). Tiga orang di antaranya sudah langsung dilakukan penahanan pada Jumat (25/9). Kejagung juga menetapkan PT CNI sebagai tersangka korporasi dalam kasus ini.
Ketiga tersangka nan telah ditahan terlebih dulu adalah:

1. BS, selaku Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral pada Ditjen Minerba Kementerian ESDM periode 2017-2018;
2. MHI, selaku Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2017-2019;
3. NRH, selaku Kepala Unit Sucofindo Kendari tahun 2012-2019.

(tsy/maa)