Keir Starmer Mundur sebagai PM Inggris, Kebijakan Ekonominya Jadi Sorotan

Keir Starmer telah mengumumkan pengunduran dirinya sebagai perdana menteri Inggris setelah menjabat kurang dari dua tahun. Masa kepemimpinan Starmer menjadi salah satu nan paling singkat dalam sejarah politik Inggris modern.

Salah satu aspek nan membayangi pemerintahannya adalah kontroversi sejumlah kebijakan ekonomi nan diterapkan sejak Partai Buruh berkuasa. Dikutip dari Bloomberg, Selasa (23/6), Starmer mewarisi kondisi fiskal nan berat ketika mulai menjabat.

Saat itu, pinjaman pemerintah Inggris mencapai sekitar 5 persen dari produk domestik bruto (PDB), sementara rasio utang publik mendekati 100 persen dari output ekonomi nasional. Di saat nan sama, beragam jasa publik menghadapi tekanan, termasuk Layanan Kesehatan Nasional (NHS) nan mencatat daftar tunggu pasien hingga 7,8 juta orang.

Sejumlah kebijakan nan diambil pemerintah kemudian memicu kritik dari beragam kelompok. Pemotongan support biaya bahan bakar musim dingin bagi sebagian pensiunan menuai penolakan dari personil parlemen sayap kiri Partai Buruh. Di sisi lain, kenaikan pajak nan dibebankan kepada bumi upaya memicu kekhawatiran kalangan upaya mengenai dampaknya terhadap investasi dan biaya operasional.

Pemerintahan Starmer menjadikan perbaikan jasa publik sebagai prioritas dalam anggaran pertamanya pada Oktober 2024. Untuk membiayai program tersebut, pemerintah mengumpulkan sekitar 40 miliar poundsterling melalui beragam kebijakan perpajakan serta menambah pinjaman sebesar 30 miliar poundsterling.

Karena berupaya mempertahankan janji kampanye untuk tidak meningkatkan pajak rumah tangga secara luas, sebagian beban fiskal dialihkan kepada sektor upaya dan golongan berpenghasilan tinggi. Pemerintah juga menerapkan sejumlah kebijakan baru, termasuk pungutan pada biaya sekolah swasta, lahan pertanian warisan, dan industri ekuitas swasta.

Meski demikian, pemerintahan Starmer juga meluncurkan sejumlah kebijakan nan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah penghapusan pemisah tunjangan dua anak nan diperkirakan dapat membantu sekitar 450 ribu anak keluar dari kemiskinan.

Namun, kenaikan bayaran minimum dan peningkatan pajak penghasilan turut meningkatkan biaya tenaga kerja bagi perusahaan. Sejumlah pelaku upaya menilai kebijakan tersebut menambah tekanan terhadap bumi upaya nan tengah menghadapi perlambatan ekonomi.

Data ketenagakerjaan menunjukkan jumlah pekerja dalam sistem penggajian menurun nyaris 200 ribu orang. Pada saat nan sama, inflasi kembali meningkat hingga 3,8 persen pada September tahun lalu. Beberapa ahli ekonomi menilai kenaikan biaya tenaga kerja menjadi salah satu aspek nan turut mendorong tekanan harga, meski inflasi juga dipengaruhi beragam aspek lain.

Pemerintah sempat berupaya meredakan kekhawatiran pasar dengan memangkas sekitar 5 miliar poundsterling dari anggaran kesejahteraan pada awal tahun lalu. Namun, langkah tersebut memicu penolakan dari sejumlah personil Partai Buruh dan akhirnya dibatalkan, menjadi salah satu perubahan kebijakan nan paling merugikan secara politik bagi Starmer.

Kombinasi tekanan ekonomi, kritik dari bumi usaha, serta perpecahan di internal partai menjadi tantangan besar nan terus membayangi pemerintahan Starmer hingga akhirnya dia memutuskan mundur dari kedudukan perdana menteri.