Kedudukan Polri di Bawah Presiden Final dan konstitusional

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo

JAKARTA – Komisi III DPR RI satu bunyi untuk menolak usulan Polri berada di bawah kementerian. Hal itu dituangkan dalam hasil konklusi usai rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, pada Senin, 26 Januari 2026.

Komisi III DPR RI juga mendukung maksimalilsasi kerja Kompolnas untuk membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sebagaimana diatur dalam Pasal 8 TAP MPR Nomor VII/MPR/2000.

Menanggapi perihal tersebut, Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al Washliyah (PP GPA) Aminullah Siagian, keputusan DPR nan menegaskan kedudukan Polri berada langsung di bawah Presiden sudah final dan konstitusional.

‘’Kedudukan Polri nan berada langsung di bawah Presiden merupakan keputusan politik negara nan final, mengikat, dan konstitusional, sebagaimana ditegaskan DPR RI serta diatur dalam Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945 dan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. “Polri di bawah Presiden nilai mati. Jangan dipolitisasi,” ujar Aminullah, Rabu (28/1/2026).

Menurutnya, setiap upaya alias wacana nan mendorong Polri ditempatkan di bawah kementerian dinilai sebagai corak pembangkangan terhadap konstitusi.

‘’Dalam negara kerakyatan besar seperti Indonesia, keamanan dalam negeri menuntut kecepatan bertindak dan kesatuan komando nasional,’’ujarnya,

Penempatan Polri di bawah kementerian justru bakal melahirkan birokratisasi berlebihan, memperlambat respons keamanan, serta membuka ruang politisasi penegakan hukum.

“Tugas Polri bergesekan langsung dengan kewenangan asasi dan keselamatan penduduk negara setiap saat. Jika kudu tunduk pada birokrasi kementerian nan dipimpin pejabat politis, maka penegakan norma bakal rentan diperalat kekuasaan,” katanya.