Kebut Transformasi Digital, Pemerintah Dorong Sinergi Lintas Sektor

Jakarta -

Transformasi digital pemerintah perlu didorong secara terstruktur dan berkelanjutan. Langkahnya ialah dengan memastikan setiap inisiatif melangkah saling terhubung dan tidak berdiri sendiri.

Dalam pengarahan Presiden RI Prabowo Subianto di beragam kesempatan, digitalisasi bukan sekadar modernisasi sistem, tetapi instrumen untuk meningkatkan efisiensi, menekan kebocoran anggaran, dan memastikan support serta subsidi tepat sasaran.

Menanggapi itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (MenPAN-RB) Rini Widyantini menuturkan kerja berbareng nan dilakukan merupakan kesuksesan penerapan DPI di use case prioritas ialah perlinsos. Ini telah menyelesaikan komponen identitas digital dan pertukaran data, nan bakal dilanjutkan ke pembayaran digital untuk penyaluran nan lebih optimal.

"Selanjutnya, semua jasa digital termasuk perlinsos ke depan dapat diintegrasikan ke dalam Portal Layanan Publik terpadu, sebagai perwujudan kemudahan jasa pemerintah untuk masyarakat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (23/4/2026).

Hal tersebut dia saat Rapat Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), di Jakarta, Rabu (22/4).

Dikatakan Rini, orkestrasi lintas sektor perlu terus dilakukan melalui peran KPTDP dan juga Kementerian Koordinator (Kemenko), dalam mendorong transformasi digital beragam program strategis pemerintah.

Melalui orkestrasi ini, jasa digital pemerintah diarahkan menjadi terpadu dalam siklus hidup masyarakat, sehingga tidak lagi melangkah terpisah, tetapi saling terhubung antar fase kehidupan.

Selanjutnya layanan-layanan tersebut dapat terintegrasi di dalam Portal Layanan Publik Nasional, INAku. Menurut Rini, diperlukan penyesuaian beberapa izin agar transformasi digital pemerintah dapat melangkah optimal.

Melalui transformasi ini, diharapkan terjadi pemangkasan proses upaya secara signifikan, proses seleksi penerima bansos nan lebih akuntabel dan transparan, serta memungkinkan masyarakat untuk mengusulkan secara mandiri.

Selain itu, izin piloting sebagai ruang penemuan terkendali perlu diperkuat agar piloting dapat diperluas ke use case lain, dengan Rancangan Perpres Pemerintah Digital sebagai game changer.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPTDP sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan kerjasama lintas lembaga nan telah dilakukan selama ini sudah cukup baik, dibuktikan dengan transformasi digital pemerintah nan terus berprogres.

Menurut Luhut, digitalisasi perlinsos ini perlu terus dikembangkan, lantaran menjadi contoh gimana teknologi bisa menyelesaikan beragam persoalan nan ada, termasuk perlinsos nan saat ini sedang menjadi use case pertama.

KPTDP telah melaksanakan piloting digitalisasi support sosial di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur (Jatim), serta sedang mempersiapkan ekspansi penerapan di 42 kabupaten/kota. Pelaksanaan piloting digitalisasi support sosial di Kabupaten Banyuwangi secara umum melangkah dengan baik.

Saat ini, piloting bansos di Banyuwangi telah melaksanakan tahapan sanggah dengan jumlah nan mengusulkan sanggah sebanyak 9.639 Kartu Keluarga dan total sanggah nan sukses diajukan sebanyak 7.166 Kartu Keluarga (KK).

Lebih lanjut disampaikan Luhut, jika transformasi digital pemerintah kudu diikuti dengan pengamanan nan dilakukan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), untuk menjamin keamanan info masyarakat.

Di sisi lain, pengembangan identitas digital, pertukaran data, dan pembayaran digital juga perlu terus dilakukan dan diperkuat, sebagai Digital Public Infrastructure (DPI). Oleh karena itu, Luhut meminta agar koordinasi lintas lembaga terus dilakukan agar percepatan transformasi dapat dilakukan.

Sementara itu, Menteri Sosial RI (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) melaporkan penyelenggaraan piloting digitalisasi support sosial nan digelar di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, sukses meningkatkan kecermatan info nan signifikan.

Hal itu ditandai dengan penurunan drastis tingkat kesalahan penargetan alias exclusion error pada penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

Berdasarkan pengukuran, exclusion error di Banyuwangi sukses ditekan dari sebelumnya 77,7% menjadi 28,2%. Beberapa lembaga independen juga telah mengukur akibat lain dari digitalisasi bansos ini.

"Piloting Digitalisasi bansos berarti jika tahapan pensasaran dan penyaluran bansos sukses diterapkan. Kemudian ekspansi piloting kepada 42 kab/kota lainnya kudu memperhatikan kesiapan teknis dan izin nan mencakup keseluruhan proses tahapan ialah pensasaran dan penyaluran," pungkasnya.

(anl/ega)