Sekjen DPD Ajak Mitra Strategis Kerja Sama Percepat Pembangunan di Daerah

Jakarta -

Sekretaris Jenderal DPD RI Mohammad Iqbal menegaskan pentingnya kerjasama lintas sektoral dalam menghadapi tantangan pembangunan nasional. Iqbal mengingatkan bahwa tidak ada lagi ruang bagi ego sektoran di antara kementerian, lembaga, dan BUMN.

"Tantangan pembangunan hari ini tidak bisa lagi diselesaikan secara sektoral, melainkan kita kudu kolaborasi, kudu melalui kerjasama nan terintegrasi," ujar Iqbal dalam Rapat Koordinasi Mitra Strategis DPD RI di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta dalam keterangannya dikutip, Kamis (23/4/2026).

Iqbal menyebut efektivitas kegunaan DPD sangat ditentukan oleh kualitas sistem pendukung. Dia mengakui bahwa fragmentasi kebijakan tetap menjadi hambatan utama.

"Program berjalan, tetapi tidak selalu terhubung. Anggaran tersedia, tetapi tidak selalu tepat sasaran. Data ada, tetapi tidak selalu terintegrasi," ujarnya.

Iqbal juga mengutip pesan Presiden Prabowo Subianto dalam taklimat pada 8 April lampau mengenai tiga perihal mendasar. Pertama, tidak boleh ada ego sektoran. Kedua, pemerintahan kudu melangkah seamless alias terhubung dan saling mendukung. Ketiga, reformasi birokrasi kudu menghasilkan perubahan nyata.

"Kita tidak bisa lagi bekerja dalam kota-kota institusi," kata Iqbal.

Iqbal menjelaskan bahwa DPD RI telah menginisiasi beragam aktivitas kolaboratif seperti penanaman jagung serentak di empat provinsi pada 2025. Saat ini juga didorong program Green Village berbareng Kementerian Desa.

"Ini bukan sekedar program, tetapi pendekatan baru bahwa pembangunan kudu berbasis kawasan, berbasis ekosistem, dan berbasis kolaborasi," ujarnya.

Dia menegaskan bahwa inisiatif kerjasama ini bukan untuk menambah beban kerja alias menciptakan lapisan birokrasi baru.

"Justru sebaliknya, ini adalah upaya untuk menyederhanakan koordinasi, mempercepat pengambilan keputusan, dan memastikan bahwa apa nan kita kerjakan betul-betul berdampak," jelas Iqbal.

Ada tiga angan nan disampaikan Iqbal dalam forum tersebut. Pertama, kesamaan pemahaman tentang pentingnya kerjasama lintas sektoral. Kedua, terbentuknya sistem kerja nan jelas. Ketiga, munculnya inisiatif nan bisa segera dijalankan bersama.

"Kita rapat penting, tetapi terlalu banyak rapat tanpa eksekusi itu menjadi gak penting. Ukuran keberhasilan kita bukan pada seberapa banyak rapat, tetapi pada seberapa besar akibat nan kita hasilkan," ujarnya.

Iqbal menambahkan kerjasama ini bukan untuk menambah beban kerja alias menciptakan lapisan birokrasi baru.

"Justru sebaliknya, ini adalah upaya untuk menyederhanakan koordinasi, mempercepat pengambilan keputusan, dan memastikan bahwa apa nan kita kerjakan betul-betul berdampak," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengidentifikasi peran strategis Sekjen DPD RI sebagai motor penggerak kolaborasi. Rizal memaparkan support teknis Bulog kepada DPD RI, termasuk program support beras sebesar 3,5 ton per tahun untuk setiap masa reses personil DPD.

"Semenjak beliau, alhamdulillah beliau sudah menginisiasi, membantu alias katakanlah bekerja-sama dengan kami, per tahun kami dukung 3,5 ton beras di dalam setiap empat reses," ungkap Rizal.

Rizal juga menegaskan komitmen Bulog untuk terus mendukung program-program DPD RI nan berakibat langsung pada masyarakat. Dia menjelaskan kesiapan teknis Bulog dalam mendistribusikan support serta bersinergi dalam program-program strategis seperti ketahanan pangan.

"Kami siap mendukung penuh apa nan menjadi program DPD, khususnya nan menyentuh kebutuhan pokok masyarakat di daerah," pernyataan Rizal nan disambut apresiasi peserta rapat.

Dalam rakor ini, sejumlah mitra strategis DPD RI diundang, antara lain BPK RI, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian ESDM, dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Lalu Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, BP BUMN, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan.

Kemudian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Badan Gizi Nasional (BGN), PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM), PT Pupuk Indonesia (Persero), Perum Perhutani, PT PLN (Persero), dan PT Krakatau Steel (Persero).

(whn/aud)