Keamanan Data Jadi Kunci Adopsi AI, Autentikasi Kuat Dinilai Krusial

Ilustrasi(magnific)

KECERDASAN artifisial alias artificial intelligence (AI) semakin masuk ke beragam aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Seiring meluasnya pemanfaatan teknologi tersebut, kebutuhan untuk menjaga keamanan data ikut menjadi semakin mendesak.

Perlindungan info sekarang tidak lagi cukup hanya dimaknai sebagai upaya mencegah kebocoran. Data juga kudu dipastikan tidak dapat disalahgunakan oleh pihak nan tidak berwenang. Karena itu, autentikasi nan kuat dinilai menjadi salah satu komponen krusial dalam membangun ekosistem digital nan kondusif dan tepercaya.

Urgensi tersebut menjadi salah satu perhatian Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nezar Patria saat menyampaikan keynote speech dalam Garuda AI Impact Summit 2026.

Nezar menegaskan, tantangan AI saat ini tidak hanya berangkaian dengan teknologi, tetapi juga mencakup literasi digital, kepercayaan publik, serta kesiapan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab.

Menurut Nezar, kesenjangan pada masa depan tidak lagi hanya terjadi antara masyarakat nan terhubung dan tidak terhubung secara digital. Kesenjangan juga dapat muncul antara mereka nan bisa memanfaatkan AI secara produktif dan mereka nan tertinggal dari transformasi tersebut.

Dalam kesempatan nan sama, Founder dan Group CEO VIDA Niki Luhur menilai keberhasilan mengambil AI sangat berjuntai pada kepercayaan masyarakat terhadap keamanan teknologi nan digunakan. Pandangan itu dia sampaikan dalam obrolan panel berjudul AI for Digital Public Services.

Menurut Niki, kepercayaan publik hanya dapat tumbuh andaikan keamanan dan kenyamanan melangkah beriringan di dalam setiap jasa digital.

“Transformasi digital tidak kudu mengorbankan keamanan demi kenyamanan, maupun sebaliknya. Dengan kreasi dan arsitektur sistem nan tepat, keduanya justru dapat melangkah beriringan,” ujar Niki.

Niki mencontohkan gimana pelaku ransomware memanfaatkan kriptografi untuk mengenkripsi dan mengunci info sehingga tidak dapat digunakan oleh pemiliknya. Prinsip serupa, menurut dia, dapat diterapkan dalam perlindungan info agar info krusial tidak mudah dimanfaatkan pihak lain.

“Kalau pelaku fraud menggunakan kriptografi untuk mengunci info kita, maka kita perlu mengunci datanya terlebih dulu agar orang lain tidak bisa menggunakannya,” tambah Niki.

Setelah info diamankan, lembaga juga perlu memastikan akses terhadap info dikendalikan melalui sistem autentikasi nan kuat. Niki menekankan, sistem tersebut kudu bisa menjawab siapa nan berkuasa mengakses data, siapa nan memegang kunci untuk membuka akses, serta gimana setiap penggunaan akses dapat dilacak.

Dengan pendekatan tersebut, info tidak hanya terlindungi secara teknis, tetapi juga hanya dapat digunakan oleh pihak nan betul-betul mempunyai kewenangan.

Autentikasi Jadi Lapisan Penting

Autentikasi menjadi krusial lantaran nyaris 95% kasus pelanggaran keamanan info dan keamanan siber secara dunia disebut berakar pada sistem autentikasi nan lemah. Dalam konteks jasa digital, autentikasi tidak bisa lagi hanya berjuntai pada info pribadi pengguna.

Apabila info pribadi telah bocor, info tersebut tidak lagi cukup untuk membuktikan bahwa orang nan mengakses akun betul-betul pemiliknya. Terlebih, modus fraud berbasis AI sekarang tidak hanya menyasar wajah dan suara, tetapi juga perangkat, jaringan, hingga perilaku pengguna.

Niki juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam membangun fondasi ekosistem identitas digital nasional. Menurut dia, Indonesia telah mempunyai standar verifikasi identitas nan merujuk pada praktik dunia dan terus berkembang melalui support izin nan adaptif.

Ia optimistis AI dapat menjadi pengubah permainan alias game changer bagi keamanan digital, selama implementasinya dipercepat dan didukung sistem nan tepat.

“Saya optimis AI dapat menjadi game changer bagi keamanan digital. Teknologinya sudah ada, standarnya sudah ada, dan regulasinya terus berkembang. nan dibutuhkan sekarang adalah percepatan implementasi,” tutup Niki. (Z-1)