KDM dan Menteri PKP Resmikan Program Bedah Rumah 40 Ribu Unit di Jabar

Jakarta -

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) berbareng Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait meresmikan dimulainya program bedah rumah di wilayah Jawa Barat.

Program nan merupakan bagian dari inisiatif Presiden Prabowo Subianto tersebut ditandai secara simbolis dengan pembaharuan 10 rumah di Kampung Kiaraeunyeuh, Desa Banyusari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung.

"Dengan ini saya resmikan dimulainya pembaharuan 40.000 rumah di Jabar support dari program bedah rumah Kementerian PKP," ujar KDM, dalam keterangan tertulis, Jumat (17/4/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan di rumah salah satu penerima faedah Ibu Lis Mulyani, Senin (13/4).

Lebih lanjut, KDM juga meninjau langsung kondisi rumah penduduk nan sehari-hari bekerja sebagai penjahit.

"Dari Menteri KKP sebesar Rp 20 juta, insyaallah dari saya ada tambahan Rp 20 juta lagi. Buat tambah modal upaya menjahitnya," ujarnya.

Sumiati pun menyatakan terima kasih kepada KDM dan Menteri KKP, Maruarar Sirait nan sudah membantu merenovasi rumahnya apalagi memberi support modal usaha.

"Terima kasih semoga menjadi berkah kebaikan ibadah buat Bapak KDM dan Pak Menteri," tutur Sumiati.

Bedah Rumah Gunakan Tender Rakyat, UMKM Lokal Dilibatkan

Program bedah rumah ini menyasar penerima faedah dengan sasaran 10 rumah tidak layak huni di setiap desa di Indonesia.

Maruarar Sirait menyebut pada tahun ini pemerintah menargetkan pembaharuan sebanyak 400.000 unit rumah tidak layak huni. Dari jumlah tersebut, Jawa Barat menjadi wilayah dengan alokasi terbesar, ialah nyaris 40.000 unit.

Setiap rumah mendapatkan support pembaharuan sebesar Rp 20 juta nan digunakan untuk pembelian bahan gedung serta biaya tukang. Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan masyarakat dan UMKM setempat melalui sistem tender rakyat BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya).

Melalui skema tersebut, proses pengadaan bahan gedung dilakukan secara transparan dan kompetitif. Sebanyak 10 penerima faedah bakal membentuk kelompok, lampau mengundang tiga UMKM toko gedung terdekat untuk menawarkan nilai terbaik.

Contohnya di Desa Banyusari, dari total anggaran Rp 175 juta untuk 10 rumah, melalui sistem tender rakyat, UMKM pemenang bisa menyelesaikan pembangunan dengan nilai Rp164 juta.

Sementara itu, biaya tukang untuk 10 rumah mencapai Rp25 juta. Sisa anggaran dari efisiensi tersebut dapat dimanfaatkan kembali untuk menambah kebutuhan bahan bangunan.

Maruarar menilai program ini tidak hanya memperbaiki kualitas hunian, tetapi juga berpotensi mendorong perputaran ekonomi di wilayah serta menghadirkan keadilan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sementara itu, Bupati Bandung, Dadang Supriatna, menyebut alokasi program BSPS di wilayahnya menyasar 966 unit rumah tidak layak huni nan tersebar di 63 desa di 23 kecamatan.

(prf/ega)