Kawal Sekolah Rakyat: Ombudsman Beri Masukan Tata Kelola, Sarpras Hingga SDM

Anggota Ombudsman RI, Nuzran Joher melakukan kunjungan ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 9 Bandung dan Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 11 Bandung, Jawa Barat, Jum'at (5/6/2026).

Kedatangan Nuzran bermaksud untuk melakukan monitoring dan pertimbangan terhadap tindak lanjut hasil kajian Ombudsman mengenai regulasi, kebijakan, serta tata kelola Sekolah Rakyat nan telah disampaikan pada tahun sebelumnya.

"Kita mau memandang secara langsung dalam rangka monitoring dan pertimbangan terhadap kebijakan Presiden Prabowo tentang Sekolah Rakyat. Ombudsman datang dalam rangka ikut memberikan pengawasan eksternal terhadap pelayanan publik lantaran ini adalah kebijakan nan luar biasa," kata Nuzran.

Kunjungan diawali dengan pertemuan dan obrolan berbareng Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kemensos Afrizon Tanjung, Kepala Sentra Wyata Guna Bandung Feri Afrianto,

Kepala SRMP 9 Bandung, Kepala SRMA 11 Bandung, guru, tenaga kependidikan, dan stakeholder mengenai lainnya.

Setelah itu, rombongan meninjau langsung sarana prasarana Sekolah Rakyat, mulai dari ruang guru, kelas, hingga asrama. Pada kesempatan itu, Nuzran juga sempat berbincang dengan beberapa siswa.

Nuzran menjelaskan bahwa Kemensos telah melakukan perbaikan-perbaikan atas saran dan masukan nan disampaikan oleh Ombudsman, terutama dalam tata kelola seperti Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasana, dan kurikulum.

"Ada delapan, beberapa item saran sudah dilaksanakan oleh pihak Kemensos, mengenai dengan tata kelola, terutama dengan sumber daya manusia, sarpras dan kurikulum, dan kita kemarin sudah memandang perbaikan itu sehingga hari ini kami monitoring," jelasnya.

Berdasarkan hasil kunjungannya, Nuzran menyampaikan beberapa masukan seperti dalam pencegahan maladministrasi, rekrutmen SDM, hingga pengusulan lahan Sekolah Rakyat permanen.

"Ombudsman mau melakukan penguatan untuk Kemensos dalam perihal tata kelola, agar dari awal kita dihulunya untuk memberikan saran, agar kelak di hilir ini jangan terjadi masalah, jangan terjadi maladministrasi," ujar Nuzran

Kemudian, Nuzran juga menyoroti soal perekrutan SDM pembimbing dan tenaga kependidikan nan saat ini tengah berlangsung.

"Yang kedua, kita kelak bakal juga memberikan beberapa masukan mengenai kelak masalah rekrutmen tenaga pendidik. Karena ini sedang berlangsung, lantaran ke depan kelak ada (kurang lebih) 30 ribu siswa nan bakal masuk," ungkapnya.

Terakhir, Nuzran nemberikan masukan mengenai percepatan pembangunan Sekolah Rakyat, terutama dalam perihal ini mengenai tantangan dalam pengajuan lahan dari pemerintah wilayah untuk Sekolah Rakyat permanen.

Menurutnya, untuk di kota-kota besar bakal susah mengusulkan lahan dengan luas sekitar 6 sampai 8 hektare, lantaran kesiapan lahan nan terbatas.

"Nah kami langsung mengusulkan pada hari ini menemukan beberapa temuan berfaedah tidak mesti kudu 6 sampai 8 hektare tapi kelak dibikin luasannya dalam corak bertingkat," kata Nuzran.

Sementara itu, Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kemensos Afrizon Tanjung menyampaikan Ombudsman sudah sejak awal ikut mengawal Sekolah Rakyat.

Afrizon menjelaskan secara substansi program pendapat Presiden Prabowo Subianto ini bermaksud untuk memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan cuma-cuma berbobot bagi anak-anak dari family paling tidak mampu. Oleh lantaran itu, krusial memastikan program bisa melangkah dengan baik, sehingga tujuan tersebut dapat tercapai.

"Ini nan perlu kita pastikan, apa namanya kegiatan-kegiatan ini, pembelajaran-pembelajaran di Sekolah Rakyat. Nah sekarang Ombudsman membantu untuk tata kelolanya betul alias tidak, dari sejak awal seperti itu," kata Afrizon.