Kata Mereka tentang Potensi ASN Digantikan AI

Pemanfaatan perkembangan teknologi, termasuk artificial intelligence (AI) dalam keahlian aparatur sipil negara (ASN) menjadi perbincangan. Potensi efisiensi jumlah dan keahlian ASN pengaruh dari pemanfaatan teknologi tersebut pun turut ditanggapi oleh sejumlah personil Komisi II DPR.

Adapun Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf mulanya menyebut penggunaan AI dapat mengefisienkan pekerjaan nan sebelumnya memerlukan beberapa orang. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat kerja berbareng LAN di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2026).

"Kalau dulu kita memerlukan ada dua tiga orang untuk membikin sebuah presentasi, sekarang tidak perlu, ya," kata Dede.

Menurutnya, perkembangan digitalisasi juga perlu diikuti dengan pertimbangan terhadap kebutuhan jumlah ASN di daerah. Ia mencontohkan kondisi instansi kecamatan nan saat ini dapat mempunyai puluhan pegawai.

"Padahal sebagaimana kita ketahui dengan adanya digitalisasi dan lain-lain, mungkin itu mestinya tidak perlu sampai puluhan orang. Mungkin cukup 15 sampai 20 orang," ujarnya.

Dede mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam menghadapi perubahan tersebut, termasuk kemungkinan berkurangnya kebutuhan ASN akibat penerapan teknologi.

"Nah ini konteksnya jika kita perhatikan juga, bahwa apakah ASN-ASN kita ke depan bakal menjadi mass product alias bakal terjadi pengurangan?" kata Dede.

Ia pun meminta Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyiapkan konsep pengembangan kompetensi ASN agar bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi, termasuk AI.

"Nah, apa ada konsep ke depan mengenai dengan pengembangan kompetensi ASN menyikapi perkembangan teknologi, inovasi, termasuk Artificial Intelligence itu?" ujarnya.

Peningkatan Kompetensi ASN

Dalam kesempatan itu, Kepala LAN Muhammad Taufik mengatakan pihaknya telah melakukan transformasi pengembangan kompetensi ASN. Salah satu fokusnya adalah meningkatkan kompetensi ASN dengan pembelajaran di bagian AI.

"Capaian penyelenggaraan transformasi pengembangan kompetensi selama kurang lebih nyaris 2 tahun ini dilakukan dengan gimana melakukan transformasi memperkuat ekosistem pembelajaran nan melibatkan beragam pihak termasuk banyak start-up-start-up teknologi terkait private sector nan bergerak di bagian terutama kita mau memperkuat pengembangan kompetensi di bagian AI," kata Taufik.

Dia membeberkan LAN bekerja sama dengan beragam perusahaan teknologi, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk meningkatkan kompetensi ASN.

"Kita tidak hanya apa partner dari apa dalam negeri, tapi juga luar negeri, ya. Tidak hanya pemerintah, tapi juga dari swasta, seperti Microsoft, Google, ada Amazon Web Services, dan seterusnya," ujarnya.

Taufik mengatakan pengembangan kompetensi tersebut diarahkan agar pembelajaran ASN tidak sekadar menghasilkan sertifikat, tetapi berakibat terhadap kinerja.

"Dan ini kita harapkan memudahkan bagi ASN belajar secara berdampak, belajar nan betul-betul kemudian berorientasi pada outcome," ujarnya.

Lantas gimana tanggapan dari legislator lainnya? Berikut ulasannya dirangkum detikcom.

Minta Pemerintah Siapkan Strategi

Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan menanggapi perbincangan soal potensi efisiensi ASN seiring perkembangan teknologi AI. Dia menilai persoalan tersebut lebih tepat disebut sebagai penyesuaian kebutuhan untuk mengoptimalkan pelayanan publik.

"Perkembangan teknologi tidak bisa dihindari. Digitalisasi sesuatu nan perlu untuk memudahkan pelayanan publik. Oleh lantaran itu pemerintah kudu menyiapkan grand strategi menghadapi beragam perubahan dan perkembangan teknologi," kata Irawan kepada wartawan, Selasa (25/8/2026).

Irawan menegaskan penggunaan teknologi, termasuk AI, tidak serta-merta berfaedah pengurangan jumlah ASN. Menurutnya, kebutuhan penambahan alias pengurangan ASN kudu ditentukan berasas asesmen pemerintah.

"Sebenarnya bukan efisiensi. Tapi kepada penyesuaian kebutuhan untuk memudahkan dan mengoptimalkan pelayanan publik," ujarnya.

Dia mengatakan teknologi seperti AI saat ini sudah mulai digunakan dalam pelayanan publik. Karena itu, digitalisasi perlu terus dioptimalkan agar pelayanan kepada masyarakat semakin mudah sekaligus membikin pemerintah lebih optimal dalam memanfaatkan sumber daya nan dimiliki.

"Sebenarnya penggunaan teknologi seperti AI itu sudah digunakan. Penambahan/pengurangan kan kelak tergantung assessment pemerintah. Mana nan perlu ditambah/dikurangi," tutur Ahmad.

Menurutnya, saat ini banyak pelayanan publik nan telah menggunakan sistem digital. Pemanfaatan teknologi tersebut perlu terus didorong agar proses pelayanan menjadi lebih efektif.

"Pelayanan publik kita sekarang banyak menggunakan sistem digital. Itu kita sorong untuk lebih dioptimalkan. Supaya masyarakat dapat kemudahan dan pemerintah dapat mengoptimalkan sumber daya nan dimiliki," katanya.

"Tidak semua aparatur sipil negara bisa diganti dengan AI. Ada nan memang tetap memerlukan sumber daya manusia," pungkasnya.

Potensi Sektor ASN nan Digantikan AI

Kapoksi PKB Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyikapi perihal tersebut. Khozin lantas membeberkan sejumlah sektor ASN nan bisa terdampak dari pemanfaatan AI.

"Sektor nan paling berpotensi terdampak antara lain: manajemen perkantoran dan tata usaha; pengelolaan arsip dan arsip; jasa info dan pengaduan berbasis chatbot; verifikasi dan pengesahan data; penyusunan laporan rutin; dan pengolahan statistik dan kajian info dasar," ujar Khozin.

Khozin mengatakan AI berpotensi menggantikan pekerjaan nan berkarakter rutin. Kendati demikian, dia menilai kegunaan ASN tak serta merta dapat tergantikan lantaran tetap memerlukan pengambilan keputusan publik hingga pelayanan berbasis empati.

"AI memang berpotensi menggantikan pekerjaan nan berkarakter rutin, administratif, pengolahan dokumen, verifikasi data, dan jasa info dasar," kata Khozin.

"Namun AI susah menggantikan kegunaan ASN nan memerlukan diskresi, pertimbangan hukum, pengawasan, pengambilan keputusan publik, mediasi sosial, dan pelayanan nan memerlukan empati," tambahnya.

Ia menekankan AI bisa menjadi perangkat bantu bagi pekerjaan ASN, tetapi tak langsung ditarik konklusi untuk pengurangan jumlah personel pegawai. Ia mengingatkan soal penataan ASN nan lebih adaptif.

"Pemerintah perlu memandang AI sebagai perangkat bantu untuk meningkatkan produktivitas ASN, bukan sekadar instrumen pengurangan pegawai. Karena itu konsentrasi kebijakan semestinya pada reskilling dan upskilling ASN, penguatan literasi digital, serta penataan kebutuhan ASN berasas kompetensi masa depan," kata dia.

Khozin menyebut pengurangan ASN bukan solusi satu-satunya untuk efisiensi. Ia menegaskan proses birokrasi di tubuh ASN juga kudu dievaluasi agar pelayanan ke publik dapat ditingkatkan.

"Yang perlu diefisienkan bukan jumlah ASN semata, tetapi proses birokrasinya. AI semestinya mengurangi pekerjaan administratif nan berulang sehingga ASN dapat lebih konsentrasi pada pelayanan publik, pengawasan, dan penyelesaian persoalan masyarakat," sambungnya.

Komisi II DPR Minta ASN Adaptasi

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menjelaskan soal perbincangan nan mengemuka di ruang publik itu. Ia menyebut ASN di era digital justru kudu beradaptasi mengikuti zaman.

"Saya tidak sepakat jika konsepnya ASN diganti AI, nan kudu terjadi adalah mempersiapkan 'ASN nan bisa beradaptasi dengan AI juga' sehingga kompetensi dan kemampuannya dalam menguasai AI kudu ditingkatkan, lantaran pasti bumi berubah demikian juga moda pekerjaan," kata Dede.

Waketum Demokrat ini mengatakan sejumlah pekerjaan ASN menuntut untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat. Ia menyoroti sektor pelayanan publik, Kesehatan hingga bangunan nan mengharuskan untuk turun langsung.

"Bagi mereka nan tidak bisa beradaptasi kudu juga diberikan kompetensi pada pekerjaan nan sesuai dengan kebutuhan direct services, seperti pelayanan publik, kesehatan, pengaduan masyarakat, konstruksi, pertanian, alias lainnya nan memerlukan in-hand secara langsung. Jadi prinsipnya kebermanfaatan di setiap lini," katanya.

Ia menyebut perkembangan AI tak hanya berkapak ke bagian manajemen melainkan semua lini industri. Untuk itu, Dede Yusuf mengingatkan efisiensi jangan justru dikaitkan dengan pengurangan jumlah ASN.

"Hal ini sebetulnya sesama seperti bumi kerja lainnya nan terimbas oleh industri 4.0, apalagi sekarang sudah era 5.0, artinya ketika bumi swasta berubah menuju kerjasama dengan digital, maka government pun juga kudu mengikuti perubahan," kata Dede.

"Jadi efisiensi itu jangan dipandang pengurangan jumlah ASN, tapi penempatan nan sesuai dengan kemajuan era dan tuntutan pekerjaan masa depan," imbuhnya.

(dwr/isa)