Kasus Pengadaan Fiktif Rugikan Negara Rp46,85 Miliar

, JAKARTA, – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan bahwa kasus dugaan pengadaan fiktif pada proyek perumahan tahun 2022–2023 telah merugikan negara sebesar Rp46,85 miliar. Kasus ini melibatkan dua terdakwa, Herry Nurdy Nasution dan Didik Mardiyanto, nan divonis bersalah, Selasa.

Penghitungan kerugian negara dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan mengidentifikasi beragam penyimpangan dalam proses pengadaan peralatan dan jasa serta pembayaran proyek-proyek di Divisi Engineering Procurement dan Construction (EPC) pada periode 2022-2023. Hakim personil Nofalinda Arianti menyatakan bahwa kajian dilakukan berasas bukti nan cukup.

Kerugian negara dihitung berasas pengeluaran duit negara untuk pengadaan peralatan dan jasa fiktif nan melibatkan enam vendor. Dari kasus ini, Herry memperoleh untung sebesar Rp10,8 miliar, Didik Rp35,33 miliar, dan Imam Ristianto Rp707 juta.

Dalam sidang putusan, Herry dijatuhi balasan dua tahun penjara dan denda Rp200 juta, sedangkan Didik menerima balasan tiga tahun penjara dengan denda nan sama. Selain itu, Didik diwajibkan bayar duit pengganti sebesar Rp8,99 miliar alias menjalani dua tahun enam bulan penjara tambahan jika tidak bisa membayar.

Pengadaan fiktif dilakukan pada beberapa proyek, termasuk pembangunan smelter feronikel di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, dan proyek Mines of Bahodopi Block 2 dan 3 di Kabupaten Morowali, serta beberapa proyek lainnya.

Kedua terdakwa melanggar Pasal 604 Juncto Pasal 20 huruf c Jo. Pasal 126 ayat (1) KUHP Nasional Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi nan telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara