Kasatgas Tito Minta Stakeholder Tapteng Bersatu Tangani Pascabencana

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, berasosiasi mempercepat penanganan pascabencana.

Tito nan juga menjabat Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mengatakan Tapteng merupakan salah satu wilayah dengan akibat musibah paling berat di Sumatera Utara. Karena itu, menurutnya, percepatan pemulihan memerlukan support dari beragam pihak.

Ia meminta jejeran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), mulai dari kepala daerah, DPRD, hingga tokoh masyarakat, mengesampingkan kepentingan politik dan persoalan administratif nan berpotensi menghalang penanganan bencana.

Tito menegaskan seluruh pihak kudu mengutamakan kepentingan masyarakat dan memanfaatkan tambahan anggaran pemerintah untuk mempercepat proses pemulihan.

"Ini masalah kemanusiaan. Kita berdosa jika seandainya rakyat enggak ditolong, sementara kita mempunyai keahlian membantu mereka," jelasnya kepada awak media di Bandara Dr. Ferdinand Lumban Tobing, Kabupaten Tapteng, Sumut, Kamis (10/9/2026).

Pernyataan itu disampaikan Tito setelah meninjau progres rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kabupaten Tapteng.

Ia mengatakan pemerintah pusat telah memberikan tambahan anggaran sekitar Rp213 miliar pada April 2026 dan Rp14 miliar pada Agustus 2026 kepada Pemerintah Kabupaten Tapteng. Dengan demikian, total tambahan anggaran nan diberikan mencapai sekitar Rp227 miliar.

Tito menegaskan anggaran tersebut kudu diprioritaskan untuk kebutuhan penanganan pascabencana dan tidak digunakan untuk kepentingan di luar prioritas tersebut.

"Nah, itu pasti bakal saya awasi uangnya dipakai buat apa? Prioritas untuk bencana. Surat Edaran sudah saya buat untuk petunjuk," ujarnya.

Dalam kunjungannya, Tito mengecek sejumlah progres rehabilitasi dan rekonstruksi di Tapteng. Beberapa di antaranya pembangunan Sabo Dam, kediaman tetap (huntap), serta pemulihan akomodasi pendidikan nan terdampak bencana.

Peninjauan dilakukan untuk memastikan beragam program melangkah sesuai rencana, termasuk program nan telah disusun oleh kementerian dan lembaga terkait.

Tito juga menjelaskan Presiden telah menyetujui anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera selama tiga tahun dengan total mencapai Rp100,1 triliun.

Anggaran tersebut, kata Tito, saat ini telah diberikan kepada kementerian dan lembaga mengenai untuk mendukung penyelenggaraan program rehabilitasi dan rekonstruksi.

Sebagai Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Tito memastikan penyelenggaraan dan penggunaan anggaran untuk beragam program rehabilitasi dan rekonstruksi bakal terus diawasi, baik nan dikerjakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

"Nah, sekarang waktunya, masanya untuk turun ke lapangan untuk mengecek," ujarnya.

(ory/ory)