Kasatgas Tito Imbau 16 K/L Segera Eksekusi Rehab-Rekon Pascabencana Sumatera

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mengimbau 16 kementerian/lembaga segera mengeksekusi program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana Sumatera. Ia menyebutkan, dari 32 kementerian/lembaga nan menjadi pelaksana rencana induk (renduk) rehab-rekon, sebanyak 16 di antaranya telah menerima alokasi anggaran.

Pesan itu disampaikan Tito saat Konferensi Pers Pemerintah: Update Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)/Program Prioritas serta Percepatan Fase Pemulihan Permanen Pascabencana Sumatera di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Berdasarkan info nan dipaparkan, 16 kementerian/lembaga tersebut meliputi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Perhubungan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Pusat Statistik, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

“Saya sekali lagi berambisi rekan-rekan kepala ketua kementerian/lembaga nan sudah tersalurkan anggarannya … agar segera bekerja sigap untuk mengeksekusi program kegiatan,” ujar Tito.

Berdasarkan renduk, penyelenggaraan rehab-rekon berjalan mulai tahun 2026 hingga 2028 dengan kebutuhan anggaran Rp100,1 triliun. Dokumen tersebut disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dengan menghimpun usulan kebutuhan dari masing-masing wilayah terdampak melalui kementerian/lembaga terkait.

Lebih lanjut, Tito mengungkapkan bakal menyampaikan daftar rincian program kementerian/lembaga kepada Pemda terdampak. Dengan demikian, provinsi maupun kabupaten/kota dapat menyesuaikan langkah penanganan nan belum dipenuhi oleh program pemerintah pusat. Ia juga telah mengusulkan agar wilayah terdampak memperoleh tambahan biaya Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026 sehingga dapat melakukan penanganan secara paralel dengan kementerian/lembaga.

Ia menyebutkan, sementara support wilayah tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan tambahan TKD Rp10,6 triliun nan telah diterima oleh seluruh wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia mengingatkan agar anggaran tersebut digunakan untuk kepentingan mitigasi bencana. Ditambah lagi, wilayah juga telah mendapatkan support dari Presiden berupa Belanja Tidak Terduga (BTT) sebanyak Rp268 miliar.

“Jadi jika saya bilang kapal kecilnya itu, nan 10,6 triliun, dan support Presiden 268 miliar dibagikan kepada Pemda. Itu kapal kecil. Kapal besarnya adalah dari kementerian/lembaga,” jelasnya.

Lebih lanjut, Tito mengatakan, kementerian/lembaga nan belum menerima alokasi anggaran sesuai usulan agar segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Pasalnya, Kementerian Keuangan telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penyelenggaraan rehab-rekon, khususnya pada 2026.

“Jangan sampai hanya masalah kekurangan arsip pendukung, administrasinya, sehingga uangnya enggak disalurkan Menteri Keuangan, Menteri Keuangan menjamin duit ini, beliau (Menteri Keuangan) sudah menyiapkan,” jelasnya.

Turut datang dalam kesempatan itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir, serta pejabat mengenai lainnya.