Kasatgas PRR Dorong Eksekusi ABT untuk Pemulihan Pascabencana Sumatera

Jakarta -

Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian meminta kementerian dan lembaga (K/L) segera mengeksekusi Anggaran Belanja Tambahan (ABT) nan telah tersedia. Seluruh program ditargetkan melangkah dan diselesaikan sebelum Desember 2026 agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat di Aceh, Sumatera Utar (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Percepatan diarahkan pada program nan menyangkut keselamatan dan kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari normalisasi sungai di wilayah berisiko banjir hingga pemulihan listrik, komunikasi, pengedaran BBM dan gas, jalan, jembatan, serta pembangunan kediaman tetap.

"Bagi K/L nan anggarannya sudah turun, silakan segera dieksekusi dan diselesaikan sebelum Desember lantaran waktunya semakin pendek," kata Tito, dalam keterangan tertulis, Rabu (2/9/2026).

Hal tersebut dia tegaskan dalam Rapat Progres Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera di Posko Satgas PRR, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (2/9/2026). Berdasarkan hasil monitoring dan pertimbangan Satgas PRR per 1 September 2026, sebanyak 20 dari 30 kementerian dan lembaga telah menerima alias memperoleh pagu ABT.

K/L tersebut antara lain Kementerian Pekerjaan Umum RI (PU), Kementerian Perhubungan RI (Kemenhub), Kementerian Sosial RI (Kemensos), Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI (PKP), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI (Kemendikdasmen), Kementerian Pertanian RI (Kementan), Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (KKP), serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI (BNPB).

Ketersediaan anggaran tersebut kudu segera diterjemahkan menjadi pekerjaan di lapangan. Setiap K/L diminta memastikan tahapan administrasi, pengadaan, penyelenggaraan fisik, hingga pembayaran melangkah sesuai agenda sehingga progres pemulihan meningkat secara signifikan dalam empat bulan terakhir 2026.

Bagi K/L nan belum mendapatkan persetujuan ABT, Tito meminta penanggung jawab program berbareng pejabat Posko Nasional Satgas PRR berkoordinasi langsung dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Anggaran Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu). Koordinasi diperlukan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan kekurangan arsip maupun halangan administratif.

"Bagi nan belum disetujui, PIC berbareng pejabat dari Posko Satgas PRR datang dan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Kuncinya di situ," ujar Tito.

"Ingat, waktunya tinggal empat bulan lagi," sambungnya.

Selain mempercepat anggaran nan telah tersedia, Tito meminta seluruh K/L kembali memetakan titik terdampak nan belum tersentuh program pemulihan. Pemetaan kudu dilakukan hingga tingkat letak agar tidak ada wilayah dan golongan masyarakat nan terlewat.

"Cari mana listrik dan komunikasi nan terdampak musibah tetapi belum pulih. Kemudian BBM dan gas, akses jalan nasional, provinsi maupun kabupaten dan kota, serta jembatan," kata Tito.

"Hal lain nan juga sangat ditunggu masyarakat adalah pembangunan huntap," lanjutnya.

Normalisasi sungai nan berpotensi kembali meluap juga diminta menjadi prioritas. Penanganan tersebut diperlukan sebagai langkah antisipasi untuk melindungi permukiman, lahan produktif, dan prasarana masyarakat menjelang periode curah hujan tinggi.

Tito turut mendorong pemerintah wilayah (pemda) mempercepat pemanfaatan seluruh sumber pendanaan nan tersedia, termasuk tambahan Transfer ke Daerah (TKD), support finansial antardaerah, dan Dana Alokasi Umum (DAU). Penyelarasan anggaran pusat dan wilayah diharapkan memperluas jangkauan pemulihan sekaligus mencegah tumpang tindih penanganan.

(akn/ega)