Karhutla Makin Meluas, DPR Desak Kemenhut Bergerak Cepat!

Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv (foto: dok ist)

JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, mendesak Kementerian Kehutanan (Kemenhut) segera menggelar rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat penanganan kebakaran rimba dan lahan (karhutla) nan melanda sejumlah wilayah di Indonesia.

Desakan itu disampaikan menyusul meningkatnya jumlah titik panas alias *hotspot* di beragam daerah. Berdasarkan pemantauan Sistem Pemantauan Karhutla (SiPongi) Kemenhut hingga 15 Oktober 2026 pukul 21.00 WIB, sejumlah provinsi mencatat ratusan titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi.

Kalimantan Tengah menjadi provinsi dengan jumlah titik panas terbanyak, ialah 389 titik. Berikutnya, Sumatera Selatan mencatat 122 titik, Kalimantan Barat 42 titik, serta Jambi dan Kalimantan Selatan masing-masing 31 titik.

Rajiv menilai, kondisi tersebut memerlukan penanganan terpadu dengan Kemenhut sebagai penggerak utama koordinasi. Menurutnya, upaya pengendalian karhutla kudu melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah daerah, abdi negara keamanan, dan lembaga mengenai lainnya.

“Kementerian Kehutanan kudu tampil sebagai penggerak utama penyelesaian masalah ini. Segera kumpulkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan abdi negara terkait. Tetapkan siapa mengerjakan apa, di wilayah mana, dengan support apa, dan kapan hasilnya kudu terlihat. Warga tidak bisa terus menunggu sementara kebakaran dan paparan asap tetap berlangsung,” kata Rajiv dalam keterangan tertulis, Jumat (16/10/2026).