Kapolda Sumsel Bahas Legalisasi Sumur Minyak Rakyat dengan SKK Migas

Jakarta -

Kapolda Sumatera Selatan Irjen Sandi Nugroho menerima kunjungan perwakilan SKK Migas. Pertemuan ini membahas percepatan tata kelola sumur minyak masyarakat agar masuk sistem legal dan berkelanjutan.

Pertemuan digelar di Gedung Presisi Mapolda Sumsel, Selasa (21/4/2026). Forum ini menjadi arena koordinasi antara abdi negara penegak norma dan regulator sektor energi.

Fokus utama pembahasan adalah verifikasi aktual di lapangan serta langkah konkret dalam mentransformasikan aktivitas minyak masyarakat dari praktik terlarangan menjadi legal. Irjen Sandi mengatakan pihaknya berkedudukan memastikan proses transformasi sumur minyak masyarakat melangkah tertib dan sesuai aturan.

"Legalitas bukan sekadar izin, tetapi menyangkut kepatuhan terhadap standar keselamatan dan lingkungan. Kami memastikan seluruh proses melangkah sesuai patokan demi mendukung sasaran lifting minyak nasional," tegas Irjen Sandi.

Dia mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari support terhadap program prioritas pemerintah dalam mewujudkan swasembada daya nasional. Implementasi kebijakan ini merujuk pada izin terbaru sektor energi. Termasuk, juga pengaturan tata kelola sumur masyarakat agar memberikan kontribusi nyata terhadap penerimaan negara.

Polda Sumsel berbareng SKK Migas bakal melakukan verifikasi lapangan dan pengawasan terpadu. Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) bakal menjadi wilayah percontohan alias pilot project dalam penerapan tata kelola sumur minyak masyarakat nan sesuai dengan standard operating procedure (SOP).

Dengan skema ini, diharapkan praktik illegal drilling bisa ditekan, akibat kecelakaan kerja berkurang, serta pencemaran lingkungan dapat dicegah. Menurutnya, dengan sistem nan legal dan terstruktur, masyarakat dapat bekerja secara kondusif serta berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Irjen Sandi menegaskan tak bakal ada toleransi terhadap aktivitas terlarangan nan tetap berjalan di luar sistem resmi. Dia memastikan penegakan norma bakal tetap dilakukan dengan tegas.

"Kami mendukung penuh kebijakan pemerintah, namun standar keselamatan dan kepatuhan norma adalah nilai mati. Setiap pelanggaran bakal kami tindak tegas demi menjaga kepentingan negara dan masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Nandang Mu'min Wijaya mengatakan pihaknya mengedepankan pendekatan preventif dan preemtif dalam mengawal program ini.

"Polda Sumsel bakal terus mengawal program ini berbareng SKK Migas melalui verifikasi aktual dan pengawasan berkelanjutan. Tujuannya agar transformasi ini melangkah sukses dan memberikan faedah nyata bagi masyarakat serta negara," ujarnya.

Sinergi lintas sektoral ini diharapkan jadi momentum bagi Sumatera Selatan menjadi percontohan nasional dalam penataan sumur minyak masyarakat. Polda Sumsel memastikan prosesnya melangkah profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan nasional.

(amw/dhn)