Kanwil Kemenkum Babel Hadirkan Layanan Konsultasi Hukum Gratis untuk Masyarakat

, PANGKALPINANG, – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menghadirkan layanan konsultasi hukum bagi masyarakat. Inisiatif ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan akses keadilan di wilayah tersebut.

Kepala Kanwil Kemenkum Kepulauan Babel, Johan Manurung, menyampaikan bahwa jasa ini adalah bentuk kehadiran negara dalam memberikan pelayanan publik di bagian hukum. Ia menekankan bahwa jasa ini dirancang untuk memberikan edukasi dan pendampingan norma secara mudah, cepat, dan tepat sasaran.

“Setiap masyarakat mempunyai kewenangan untuk memperoleh info dan akses terhadap keadilan. Melalui jasa konsultasi norma ini, kami berupaya memberikan pemahaman norma sejak awal agar masyarakat dapat mengambil langkah nan tepat dalam menghadapi persoalan nan dihadapi,” ujar Johan Manurung di Pangkalpinang, Rabu.

Mekanisme Rujukan ke Lembaga Bantuan Hukum

Pihaknya tidak hanya memberikan edukasi, tetapi juga memastikan masyarakat nan memerlukan pendampingan lebih lanjut mendapatkan akses nan sesuai. Apabila masyarakat memenuhi kriteria sebagai penerima support hukum, Kanwil Kemenkum Babel bakal melakukan rujukan.

“Kami bakal melakukan rujukan kepada Lembaga Bantuan Hukum alias Organisasi Bantuan Hukum nan telah terakreditasi agar mendapatkan pendampingan norma secara ahli dan berkelanjutan,” katanya.

Perkuat Budaya Sadar Hukum

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Babel, Rahmat Feri Pontoh, menjelaskan bahwa jasa ini merupakan instrumen krusial untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman norma masyarakat. Melalui konsultasi, masyarakat tidak hanya memperoleh info patokan nan berlaku, tetapi juga gambaran mengenai pilihan langkah norma nan dapat ditempuh.

Ia menekankan bahwa konsultasi norma ini menjadi bagian dari upaya pencegahan persoalan norma sekaligus memperkuat budaya sadar norma di masyarakat. Ke depannya, Kanwil Kemenkum Babel bakal terus memperluas sosialisasi jasa ini.

“Kami bakal memperluas sosialisasi melalui beragam kanal informasi, termasuk media sosial, sehingga masyarakat mengetahui bahwa pemerintah menyediakan ruang konsultasi dan support ketika menghadapi persoalan hukum,” pungkas Rahmat Feri Pontoh.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara