Kalau Saya Menjadi Kepala Daerah

Ada satu kebiasaan nan tanpa saya sadari terus memunculkan kegelisahan nan sama. Setiap kali bersepeda menyusuri jalan-jalan kota, perhatian saya nyaris selalu berakhir pada hal-hal nan mungkin dianggap remeh oleh banyak orang. Jalan berlubang. Aspal nan mengelupas.

Persimpangan keluar gang nan permukaannya lebih tinggi alias lebih rendah dari badan jalan sehingga pengendara kudu mengurangi kecepatan alias mengelak agar tidak kehilangan keseimbangan. Batu-batu nan berserakan. Sampah nan menumpuk di perspektif taman. Toilet umum nan pintunya rusak, baunya menyengat, alias apalagi sudah lama tidak bisa digunakan.

Setiap melewati tempat-tempat seperti itu, selalu muncul pertanyaan nan sama di dalam jiwa saya.

"Masak bakal terus dibiarkan begini?"

Pertanyaan itu terdengar sederhana, tetapi semakin lama semakin terasa berat. Sebab nan saya lihat bukan sekadar lubang di jalan alias toilet nan kotor. Saya memandang sesuatu nan lebih besar: gimana negara hadir, alias justru tidak hadir, dalam pengalaman sehari-hari warganya.

Barangkali lantaran itulah saya sudah lama mau menulis tentang ini.

Kepemimpinan Dimulai dari Hal-Hal nan Kecil

Kita sering berbincang tentang pembangunan dalam ukuran nan besar. Jalan tol, bendungan, area industri, rumah sakit, investasi, hilirisasi, hingga pertumbuhan ekonomi. Semua itu memang penting. Tidak ada nan membantahnya.

Namun di tengah beragam proyek besar tersebut, ada satu lapisan pembangunan nan sering luput dari perhatian, ialah pengalaman harian masyarakat ketika berinteraksi dengan ruang publik.

Masyarakat tidak setiap hari menikmati jalan tol. Mereka tidak setiap minggu mengunjungi area industri. Tetapi mereka setiap hari melewati jalan lingkungan, menggunakan trotoar, berakhir di taman kota, membawa anak bermain di ruang publik, alias memakai toilet umum ketika berada di luar rumah.

Artinya, kualitas pemerintahan sesungguhnya lebih sering dirasakan melalui hal-hal mini daripada melalui proyek-proyek besar.

Dalam pengetahuan manajemen publik dikenal konsep street-level bureaucracy nan diperkenalkan oleh Michael Lipsky. Ia menjelaskan bahwa wajah pemerintah paling nyata justru datang pada pelayanan nan langsung dirasakan masyarakat. Pengalaman penduduk terhadap negara dibentuk bukan hanya oleh kebijakan besar, melainkan oleh kualitas jasa nan mereka temui setiap hari.

Karena itu, lubang di jalan sebenarnya bukan sekadar persoalan aspal. Ia adalah pesan tak bersuara tentang seberapa sigap pemerintah merespons kebutuhan masyarakat.

Toilet umum nan kotor bukan sekadar persoalan kebersihan. Ia mencerminkan gimana ruang publik dipelihara setelah dibangun.

Andai Saya Menjadi Kepala Daerah

Sering kali, ketika sedang mengayuh sepeda, saya membayangkan satu hal.

Bagaimana jika suatu hari saya menjadi kepala daerah?

Saya membayangkan agenda pertama saya bukanlah menghadiri seremoni demi seremoni alias duduk berjam-jam dalam rapat nan penuh paparan.

Saya justru mau lebih banyak berada di jalan.

Saya mau bersepeda menyusuri kota, memasuki gang-gang kecil, memandang taman, pasar, area permukiman, hingga ruang-ruang publik nan mungkin jarang dikunjungi pejabat.

Saya mau memandang kota dari perspektif pandang penduduk biasa.

Saya mau merasakan sendiri gimana rasanya melewati jalan nan berlubang. Saya mau memandang langsung toilet nan tidak layak dipakai. Saya mau mengetahui letak mana nan dipenuhi sampah, saluran air mana nan tersumbat, alias taman mana nan mulai kehilangan kegunaan sosialnya.

Setiap menemukan persoalan, saya bakal berhenti.

Saya foto.

Saya catat titik koordinatnya.

Lalu saya minta dinas mengenai memperbaikinya.

Sesederhana itu.

Bahkan saya membayangkan sesekali para kepala dinas ikut bersepeda bersama. Bukan untuk membikin konten media sosial alias pencitraan politik, melainkan agar mereka memandang sendiri kondisi nan selama ini hanya muncul dalam corak laporan.

Ada sesuatu nan berbeda ketika sebuah masalah dilihat dengan mata sendiri dibandingkan ketika hanya dibaca dalam lembar presentasi.

Laporan sering kali menyederhanakan kenyataan. Lapangan justru memperlihatkan realita apa adanya.

Ketika Birokrasi Bergerak Terlalu Lambat

Saya tentu memahami bahwa realita tidak sesederhana memberi instruksi.

Saya juga bekerja di birokrasi sehingga memahami bahwa setiap pekerjaan mempunyai prosedur, regulasi, dan sistem penganggaran nan kudu dipatuhi.

Tidak semua jalan bisa langsung diperbaiki.

Tidak semua kerusakan bisa segera dianggarkan.

Tidak semua kebutuhan dapat dieksekusi seketika.

Namun memahami birokrasi bukan berfaedah menyerah pada birokrasi.

Justru di situlah kepemimpinan diuji.

Pemimpin nan baik bukanlah mereka nan paling sering menjelaskan keterbatasan, melainkan mereka nan paling imajinatif menemukan jalan keluar di tengah keterbatasan tersebut.

Saya membayangkan adanya sistem anggaran nan lebih adaptif untuk menangani kerusakan-kerusakan mini nan berkarakter mendesak. Tidak semua persoalan kudu menunggu proyek besar, proses lelang, alias siklus anggaran berikutnya.

Bukan berfaedah mengabaikan akuntabilitas.

Justru sebaliknya.

Fleksibilitas kudu tetap berada dalam koridor transparansi dan pengawasan nan kuat. Karena pelayanan publik nan sigap tidak boleh mengorbankan tata kelola nan baik.

Detail Kecil nan Menentukan Kepercayaan

Ada sebuah teori menarik dari James Q. Wilson dan George Kelling nan dikenal sebagai Broken Windows Theory. Teori ini menjelaskan bahwa lingkungan nan dibiarkan rusak perlahan bakal menumbuhkan persepsi bahwa tidak ada nan peduli. Ketika satu jendela pecah dibiarkan, kerusakan lain bakal lebih mudah terjadi.

Meski teori tersebut banyak digunakan dalam konteks keamanan, saya memandang relevansinya dalam pengelolaan kota.

Lubang mini nan dibiarkan berbulan-bulan mengirim pesan bahwa kerusakan adalah sesuatu nan wajar.

Toilet nan terus kotor membikin masyarakat terbiasa dengan standar pelayanan nan rendah.

Sampah nan tidak segera diangkut perlahan mengubah persepsi bahwa membuang sampah sembarangan bukan lagi persoalan besar.

Kerusakan kecil, jika terus dibiarkan, perlahan menurunkan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pemerintahan.

Dan ketika ekspektasi itu turun, nan lenyap bukan hanya kenyamanan, tetapi juga kepercayaan.

Padahal, kepercayaan publik adalah modal sosial nan jauh lebih mahal daripada pembangunan fisik.

Blusukan Bukan Sekadar Simbol

Belakangan istilah blusukan sudah familier dalam bumi politik.

Sayangnya, tidak sedikit blusukan nan lebih menyerupai agenda protokoler daripada aktivitas mendengar.

Rute sudah disiapkan.

Lokasi sudah dibersihkan.

Warga sudah dikumpulkan.

Masalah nan muncul pun sering kali adalah masalah nan sudah dipilih untuk ditampilkan.

Padahal prinsip blusukan bukanlah melangkah di tengah keramaian.

Esensinya adalah menemukan realita nan belum sempat masuk ke meja rapat.

Karena itu, jika saya menjadi kepala daerah, saya mau blusukan nan sesungguhnya.

Tanpa pemberitahuan.

Tanpa panggung.

Tanpa spanduk.

Hanya mau memastikan bahwa kota betul-betul nyaman bagi mereka nan setiap hari menghuninya.

Pemerintah Tidak Bisa Bekerja Sendiri

Namun saya juga menyadari bahwa kota nan bersih dan nyaman tidak mungkin dibangun hanya oleh pemerintah. Saya mau menghidupkan kembali ruang-ruang sosial di tingkat RT dan RW.

Pertemuan penduduk jangan hanya membahas administrasi.

Ia bisa menjadi ruang edukasi mengenai kebersihan lingkungan, pemeliharaan akomodasi umum, hingga budaya saling mengingatkan.

Karena pada akhirnya, kota bukan hanya kumpulan bangunan.

Kota adalah kebiasaan orang-orang nan tinggal di dalamnya.

Pemerintah bisa membersihkan taman setiap pagi.

Tetapi jika masyarakat merasa taman bukan milik mereka, sore harinya sampah bakal kembali berserakan. Di sinilah pembangunan bentuk kudu melangkah berdampingan dengan pembangunan budaya.

Kepemimpinan nan Mau Melihat

Saya memahami bahwa menjadi kepala wilayah pada masa sekarang bukan perkara mudah. Ruang fiskal semakin terbatas. Transfer ke wilayah mengalami penyesuaian. Tuntutan masyarakat terus meningkat. Sementara kepala wilayah juga kudu menjawab beragam sasaran pembangunan nan tidak sederhana.

Namun justru dalam kondisi seperti itulah kepemimpinan diuji.

Bukan hanya melalui proyek nan nilainya ratusan miliar rupiah.

Melainkan melalui keberanian memberi perhatian pada hal-hal nan tampak mini tetapi setiap hari dirasakan masyarakat.

Jalan nan nyaman dilewati.

Trotoar nan aman.

Lampu jalan nan menyala.

Taman nan bersih.

Toilet umum nan layak.

Gedung pemerintah nan rapi.

Semuanya mungkin terlihat sederhana. Namun di situlah masyarakat merasakan apakah pemerintah betul-betul bekerja untuk mereka.

Pada akhirnya, saya tidak sedang menawarkan resep pembangunan. Saya hanya sedang membayangkan sebuah langkah pandang nan mungkin terlalu sederhana di tengah kompleksitas pemerintahan.

Saya percaya, seorang pemimpin tidak kudu mengetahui semua jawaban. Tetapi dia kudu bersedia memandang apa nan sering luput dari perhatian. Sebab banyak persoalan besar sesungguhnya berasal dari hal-hal mini nan terlalu lama diabaikan.

Mungkin lantaran terlalu sering berbincang tentang strategi besar, kita lupa bahwa kualitas sebuah kota justru dibentuk oleh detail-detail nan setiap hari disentuh warganya.

Maka jika suatu hari saya betul-betul menjadi kepala daerah, barangkali saya bakal tetap melakukan kebiasaan nan sama seperti hari ini: bersepeda.

Bukan lantaran sepeda adalah simbol kesederhanaan, melainkan lantaran dari atas sadel sepeda saya bisa memandang kota dengan kecepatan nan tepat—cukup pelan untuk menyadari setiap lubang, setiap taman nan tak terawat, setiap toilet nan terlupakan, dan setiap perspektif nan diam-diam sedang menunggu perhatian.

Mungkin, dari langkah memandang nan sederhana itulah lahir kepemimpinan nan lebih peka. Dan sering kali, nan paling dibutuhkan masyarakat bukanlah pemimpin nan paling banyak berbicara, melainkan pemimpin nan mau melihat.