Kajian BRIN Soal Klaim Adat dan Tuntutan Rp7 Triliun ke Perusahaan Tambang di Sumbawa

Kajian Badan Riset dan Inovasi Nasional terhadap organisasi Cek Bocek Selesek Reen Sury (CBSR) di Kabupaten Sumbawa. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Kajian Badan Riset dan Inovasi Nasional terhadap organisasi Cek Bocek Selesek Reen Sury (CBSR) di Kabupaten Sumbawa memberikan perspektif baru mengenai polemik klaim identitas masyarakat adat. BRIN menilai narasi identitas nan dibangun dalam klaim tersebut erat kaitannya dengan kepentingan ekonomi, terutama tuntutan kompensasi senilai Rp7 triliun terhadap perusahaan tambang.

Dalam laporannya, BRIN menyebut nilai tuntutan kompensasi itu tidak berasal dari sistem tradisional penilaian kekayaan adat, melainkan terbentuk melalui negosiasi dan dinamika bentrok agraria nan terjadi pasca-2000. Fenomena ini dikategorikan sebagai identity revival alias ethnogenesis, ialah proses terbentuknya identitas sosial baru sebagai respons terhadap perubahan sosial-politik.

BRIN juga menyoroti penggunaan arsip administrative seperti Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) nan dijadikan dasar dalam klaim pembebasan tanah dan pengajuan kompensasi. Dalam laporan tersebut, BRIN menilai bahwa dokumen-dokumen tersebut menunjukkan gimana identitas CBSR digunakan dalam konteks posisi tawar ekonomi. 

BRIN mencatat bahwa terdapat tokoh nan sama nan terlibat dalam publikasi SKPT sekaligus berkedudukan dalam penyusunan tuntutan kompensasi tersebut, sehingga menggambarkan keterkaitan antara manajemen desa, aktivitas sosial, dan dinamika klaim. 

Koordinator Tim Penelitian BRIN untuk Pengkajian Keberadaan Masyarakat Adat di Sumbawa, Rusli Cahyadi menjelaskan  pentingnya kehati-hatian pemerintah wilayah dalam merespons klaim pengakuan adat. Pemerintah Kabupaten Sumbawa perlu sangat berhati-hati dalam memberikan pengakuan. 

"Jika pengakuan diberikan berasas instrumen nan tidak sah secara hukum, seperti Perdes dan SKPT sepihak, perihal ini berisiko menciptakan ketidakpastian norma dan memicu bentrok mendatar di tengah masyarakat,” ujar Rusli, Senin (23/2/2026).