Ketua Umum Kadin Anindya Novyan Bakrie (tengah)(MI/Insi Nantika Jelita)
KETUA Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Anindya Novyan Bakrie menilai kebakaran rimba dan lahan (karhutla) tetap menjadi gangguan serius nan dihadapi Indonesia dari tahun ke tahun. Selain menimbulkan akibat lingkungan, karhutla juga berpotensi mengganggu kehidupan masyarakat dan aktivitas perekonomian.
Ia menjelaskan, Indonesia mempunyai lahan gambut nan menyimpan potensi kebakaran di lapisan bawah permukaan tanah. Kondisi tersebut membikin penanganan karhutla menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika api menjalar di bawah permukaan dan susah terdeteksi.
“Isu karhutla ini sangat mengganggu Indonesia. Tanpa kita sadari, api bisa berada di bawah permukaan lahan gambut,” ujar Anindya dalam Press Conference Jelang Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (22/10).
Menurutnya, persoalan karhutla merupakan tantangan nan terus dihadapi Indonesia, termasuk ketika terjadi kejadian El Niño nan dapat meningkatkan akibat kebakaran akibat kondisi nan lebih kering.
Terkait usulan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengenai kerja sama ASEAN untuk menangani kabut asap akibat karhutla nan berakibat pada Malaysia dan Singapura, Anindya menilai persoalan tersebut perlu disikapi melalui komunikasi dan kerja sama nan baik antarnegara.
Sebagai Ketua ASEAN Business Advisory Council, dia menekankan pentingnya menjaga hubungan baik Indonesia dengan negara-negara tetangga, khususnya Malaysia dan Singapura. Menurutnya, hubungan ekonomi antarnegara ASEAN mempunyai peran penting, baik dalam perdagangan maupun investasi.
“Hubungan kita dengan negara tetangga, termasuk Malaysia dan Singapura, sangat baik dan kudu terus dijaga. Perdagangan dan investasi di ASEAN juga besar,” kata putra pertama pengusaha ternama Aburizal Bakrie itu.
Ia menilai, pembahasan mengenai karhutla sebaiknya diarahkan pada upaya mencari solusi konkret, bukan memperpanjang perdebatan nan tidak membantu penyelesaian masalah. Sebab, dampak karhutla dan kabut asap dirasakan oleh masyarakat di beragam negara, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura.
“Setiap pihak sebaiknya konsentrasi kembali pada persoalan utama, ialah gimana mengatasi masalah ini dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Kepastian Hukum
Di sisi lain, Anindya menilai kepastian penegakan patokan menjadi aspek krusial bagi bumi usaha. Kadin mendukung penerapan patokan nan konsisten agar pelaku upaya mempunyai kepastian dalam menjalankan aktivitas bisnis, termasuk di sektor nan berangkaian dengan pengelolaan lahan.
Menurut dia, kepastian norma perlu melangkah beriringan dengan upaya pencegahan karhutla. Pelaku upaya juga kudu meningkatkan kewaspadaan dan memastikan aktivitas operasionalnya tidak menimbulkan kebakaran, baik nan disengaja maupun nan terjadi akibat kelalaian.
“Kami meminta personil untuk mawas diri. Bukan hanya terhadap pembakaran nan disengaja, tetapi juga kemungkinan kebakaran nan terjadi di area usaha,” katanya.
Anindya menambahkan, luasnya area lahan nan dikelola menjadi tantangan tersendiri dalam mencegah karhutla. Karena itu, pengawasan dan langkah pencegahan perlu diperkuat agar kebakaran tidak terus berulang setiap tahun.
Kadin, lanjutnya, siap bekerja sama dengan abdi negara penegak norma untuk mendukung penanganan dan pencegahan karhutla. Upaya tersebut diharapkan dapat melindungi lingkungan sekaligus menjaga keberlangsungan aktivitas usaha.
“Kami mendukung penegakan patokan sekaligus upaya pencegahan agar karhutla tidak terjadi lagi. Dengan begitu, bumi upaya tetap bisa berusaha, berdagang, dan berinvestasi,” pungkasnya.
Berdasarkan hasil survei Kamar Dagang dan Industri (Kadin) jenis kuartal III-2026, sebanyak 57,9% pelaku upaya mengaku terdampak musibah alam maupun gangguan lingkungan dalam 12 bulan terakhir. Sementara itu, 42,1% responden menyatakan aktivitas usahanya tidak terdampak. Karhutla alias kabut asap menjadi gangguan nan paling banyak dilaporkan pelaku usaha, dengan proporsi mencapai 13%.
Direktur Insight Kadin Indonesia Institute Fakhrul Fulvian menilai, akibat karhutla terhadap bumi upaya perlu menjadi perhatian lantaran dapat meningkatkan beban biaya operasional dan menekan untung perusahaan.
“Dampak karhutla menekan bumi upaya lantaran peningkatan kejadiannya menyebabkan biaya operasional meningkat. Ketika biaya operasional naik, untung perusahaan bakal turun,” ujar Fakhrul dalam aktivitas Kadin Indonesia Business Pulse Q3-2026 di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (22/10).
Menurutnya, penurunan untung berpotensi memengaruhi keahlian perusahaan dalam mengembangkan usaha. Kondisi tersebut dapat menghalang kenaikan penghasilan tenaga kerja maupun perekrutan tenaga kerja baru andaikan tidak diantisipasi dengan baik.
“Kalau tidak diantisipasi, kenaikan penghasilan pegawai dan perekrutan tenaga kerja baru bisa terhambat,” katanya.
Selain karhutla, survei mencatat beragam musibah dan gangguan lingkungan lain nan memengaruhi aktivitas usaha. Bencana alam lainnya dilaporkan oleh 11,2% responden, disusul cuaca ekstrem sebesar 10,9%, kekeringan 9,3%, dan banjir 5,5%.
Secara keseluruhan, gangguan berbasis suasana mencakup 39,1% pelaku usaha. Temuan tersebut menunjukkan bahwa akibat lingkungan tidak hanya berangkaian dengan kerusakan fisik, tetapi juga dapat mengganggu keberlangsungan aktivitas ekonomi.
Dari sisi wilayah, karhutla paling banyak dilaporkan oleh responden di Kalimantan, dengan proporsi mencapai 43,3%. Selanjutnya, gangguan serupa dilaporkan oleh 33,3% responden di Maluku dan Papua, 15% di Sulawesi, serta 12% di Sumatera.
Sementara itu, kekeringan paling banyak dilaporkan di Sulawesi, dengan proporsi 20% responden di wilayah tersebut. Sumatera juga menjadi salah satu wilayah nan menghadapi persoalan kekeringan.
Jenis musibah nan dihadapi pelaku upaya berbeda-beda di setiap wilayah. Bali dan Nusa Tenggara serta Maluku dan Papua menghadapi persoalan gempa bumi dan tanah longsor. Adapun Sumatera dan Jawa turut menghadapi akibat erupsi gunung berapi.
Berdasarkan sektor ekonomi, karhutla berakibat terhadap beragam aktivitas usaha, termasuk pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sebanyak 18,8% responden pada sektor tersebut melaporkan karhutla sebagai gangguan nan memengaruhi aktivitas mereka.
Dampak karhutla juga dirasakan sektor konstruksi, dengan proporsi mencapai 20,9%. Selain itu, gangguan tersebut turut memengaruhi sektor real estat serta jasa ahli dan info dan komunikasi. (E-4)
English (US) ·
Indonesian (ID) ·