Kadin Harap Impor 105.000 Mobil Pick-Up dari India Dibatalkan

Presiden Prabowo Diharapkan membatalkan rencana impor 105.000 unit mobil pick-up senilai Rp24,66 triliun dari India. (Foto: Okezone.com/Setpres)

JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendesak Presiden Prabowo Subianto membatalkan rencana impor 105.000 unit mobil pick-up senilai Rp24,66 triliun dari India nan bakal digunakan untuk mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kadin menilai kebijakan impor kendaraan dalam corak utuh alias completely built up (CBU) tersebut berpotensi memukul industri otomotif nasional nan tengah berkembang.

“Setelah menerima pandangan dari pelaku industri otomotif dan asosiasi, kami mengimbau Presiden agar membatalkan rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga,” ujar Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Perindustrian Kadin, Saleh Husin, Minggu (22/2/2026).

Menurutnya, impor CBU tidak memberikan pengaruh berganda bagi perekonomian dalam negeri, terutama jika industri otomotif nasional sebenarnya bisa menyediakan kendaraan sesuai kebutuhan program tersebut. Ia menegaskan, langkah impor dalam skala besar justru berisiko menekan utilisasi pabrik dalam negeri.

“Mengimpor mobil CBU sama saja dengan membunuh industri otomotif nan sedang tumbuh,” jelas Saleh.

Ia menambahkan, selama ini pemerintah aktif melakukan promosi investasi ke beragam negara guna menarik penanammodal membangun industri di Indonesia, termasuk sektor otomotif. Oleh lantaran itu, industri nan telah terbangun kudu dijaga melalui kebijakan nan selaras dan konsisten.

Saleh juga menyoroti pentingnya sinkronisasi kebijakan antara Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Menurutnya, kebijakan impor kendaraan nan berada di bawah kewenangan Kemendag perlu diselaraskan dengan agenda industrialisasi nan diemban Kemenperin.

“Sinkronisasi antara Kemendag dan Kemenperin menjadi ujian awal konsistensi pemerintah dalam menjalankan visi industrialisasi,” paparnya.

Saleh mengingatkan bahwa dalam delapan agenda prioritasnya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya nasional. Semangat tersebut, lanjutnya, mengharuskan pembangunan ekonomi bertumpu pada penguatan kapabilitas produksi nasional, bukan memperbesar ketergantungan terhadap impor.