Kadin China Kirim Surat "Curhat" ke Prabowo, Ini Isi Lengkapnya

57 menit yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Aliansi pengusaha asal China dikabarkan telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto, mengenai sejumlah kebijakan pemerintah.

Berdasarkan arsip surat tersebut, beberapa potongan isi surat itu mengkritik kebijakan pemerintah mengenai kenaikan royalti sektor pertambangan, serta pengetatan tanggungjawab untuk menyimpan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di dalam negeri.

Dari surat nan diterima, terlihat pengusaha itu juga mengeluhkan pengurangan kuota penambangan bijih nikel, hingga dugaan praktik penegakan norma nan berlebihan hingga membikin ruang korupsi maupun pemerasan.

Isi Surat

Para penanammodal China menegaskan selama ini mereka mendukung penuh kebijakan pemerintah Indonesia dan menjalankan upaya sesuai patokan norma nan berlaku. Mereka juga menyatakan telah memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, pembuatan lapangan kerja, pengembangan industri hilir, serta tanggung jawab sosial.

Namun demikian, mereka menilai situasi belakangan berubah drastis.

"Dalam beberapa waktu terakhir, perusahaan-perusahaan nan beraksi di Indonesia secara umum menghadapi persoalan serius, termasuk izin nan terlalu ketat, penegakan norma berlebihan, apalagi korupsi dan pemerasan oleh otoritas terkait," tulis surat itu, dikutip Kamis (14/5/2026).

Menurut mereka, kondisi tersebut telah secara serius mengganggu operasi upaya normal, merusak kepercayaan investasi jangka panjang, dan menimbulkan kekhawatiran luas di kalangan perusahaan investasi China terhadap lingkungan upaya dan masa depan mereka di Indonesia.

Salah satu sorotan utama adalah kenaikan pajak dan pungutan nan disebut terjadi berulang kali. Investor China juga mengeluhkan pemeriksaan pajak nan makin intensif disertai ancaman denda sangat besar.

"Pajak dan biaya, termasuk royalti sumber daya mineral, telah dinaikkan berulang kali, disertai pemeriksaan pajak nan semakin intensif dan apalagi denda besar hingga puluhan juta dolar AS, menciptakan kepanikan di kalangan perusahaan," tulis surat itu.

Keluhan lain menyasar rencana tanggungjawab penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam di bank milik negara Indonesia selama minimal satu tahun. Kebijakan itu dinilai bakal mengganggu likuiditas perusahaan.

Mereka menilai tanggungjawab menyimpan 50% devisa ekspor di bank BUMN bakal sangat merugikan likuiditas perusahaan dan operasional jangka panjang.

Investor China juga memprotes pengurangan besar-besaran kuota tambang bijih nikel sejak awal tahun ini. Menurut mereka, pemangkasan kuota untuk tambang besar mencapai lebih dari 70% alias sekitar 30 juta ton secara total.

Kondisi itu disebut mengganggu industri hilir seperti kendaraan daya baru dan baja tahan karat.

Tak hanya itu, penegakan norma sektor kehutanan juga menjadi sorotan. Dalam surat tersebut disebutkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan Indonesia menjatuhkan denda hingga US$180 juta kepada perusahaan investasi China mengenai persoalan izin pinjam pakai area hutan.

Selain itu, sejumlah proyek besar disebut dihentikan pemerintah. Investor China menuding otoritas melakukan intervensi langsung terhadap operasi perusahaan, termasuk pada proyek pembangkit listrik tenaga air nan dituduh merusak area rimba dan memperparah banjir.

"Pemerintah memerintahkan penghentian pekerjaan dan menjatuhkan sanksi," tulis surat itu.

Masalah visa kerja tenaga asing juga menjadi perhatian. Mereka menyebut proses persetujuan visa kerja sekarang semakin rumit, mahal, dan dibatasi oleh ketentuan letak kerja tertentu sehingga menghalang mobilitas tenaga teknis dan manajemen.

Selain kebijakan nan sudah berjalan, penanammodal China juga mengaku cemas terhadap sejumlah rencana patokan baru pemerintah, seperti penerapan bea ekspor tambahan untuk produk tertentu, penghapusan insentif kendaraan listrik, hingga pengurangan akomodasi pajak di area ekonomi khusus.

Adapun kekhawatiran terbesar tampaknya tertuju pada sektor nikel. Dalam surat itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) disebut baru saja meningkatkan Harga Patokan Mineral (HPM) bijih nikel dan mengubah formula perhitungannya dengan memasukkan unsur kobalt, besi, dan mineral ikutan lainnya.

Investor China menilai kebijakan tersebut membikin biaya komprehensif bijih nikel melonjak hingga 200%.

"Sebagai penanammodal dan operator terbesar di industri nikel Indonesia, perusahaan investasi China sekarang menghadapi kenaikan tajam biaya produksi, kerugian operasional nan melebar, serta ketidakseimbangan rantai industri," katanya.

Mereka memperingatkan dampaknya bukan hanya terhadap proyek nan sudah berjalan, tetapi juga investasi masa depan, ekspor, hingga lapangan kerja lebih dari 400.000 orang di rantai industri nikel.

Kondisi itu dinilai dapat "secara serius merusak kepercayaan penanammodal dunia terhadap sektor nikel Indonesia."

Meski menyampaikan sejumlah kekhawatiran, para penanammodal China tetap menegaskan komitmen mereka terhadap kerja sama ekonomi Indonesia-China.

"Perusahaan investasi China di Indonesia merupakan peserta dan pendorong utama kerja sama ekonomi dan perdagangan China-Indonesia," tulis mereka.

Mereka menyebut tetap optimistis terhadap potensi pembangunan Indonesia dan siap terus mendukung peningkatan industri serta pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun, mereka juga menilai banyak kebijakan pemerintah Indonesia belakangan tidak mempunyai stabilitas dan kesinambungan.

"Standar penegakan norma di bagian perpajakan, lingkungan hidup, kehutanan, dan lainnya tidak transparan serta memberikan kewenangan diskresi nan berlebihan," lanjut surat itu.

Investor China juga mengeluhkan saluran pengaduan nan dinilai tertutup. Mereka apalagi menyinggung adanya pihak ketiga nan memungut biaya mahal untuk membantu penyelesaian masalah perusahaan.

"Beberapa persoalan hanya dapat diselesaikan melalui perantara pihak ketiga nan mengenakan biaya sangat tinggi," tulis mereka lagi.

Melalui surat tersebut, para penanammodal meminta Prabowo memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut dan memastikan Indonesia tetap mempunyai suasana upaya nan stabil, adil, transparan, dan dapat diprediksi.

Mereka juga meminta pemerintah menstabilkan ekspektasi kebijakan, menstandarkan penegakan hukum, serta melindungi kewenangan dan kepentingan perusahaan asing.

Selain itu, mereka berambisi sistem komunikasi antara pemerintah dan pelaku upaya dapat diperbaiki sehingga penyelesaian masalah tidak tersendat birokrasi.

"Kami percaya dengan perhatian dan fasilitasi nan Mulia Presiden, kerja sama ekonomi dan perdagangan China-Indonesia bakal terus berkembang secara stabil dan sehat," tulis surat itu.

Di akhir surat, Kamar Dagang China di Indonesia menyatakan siap memberikan penjelasan langsung kepada Presiden andaikan diperlukan.

(wia)

Add