Kabakom Tegaskan Siap Dengar Masukan dari Daerah

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (KabaKom) RI Syahganda Nainggolan menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pengarahan Presiden Prabowo Subianto nan memintanya untuk mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung, termasuk hingga ke daerah-daerah.

"Bapak Presiden minta saya untuk menerima masukan. Nah, di sinilah saya butuh berkawan dengan Bapak-Ibu sampai ke daerah-daerah untuk mendengar," kata Syahganda dalam keterangan tertulisnya, dikutip Bakom RI, Kamis (22/10/2026).

Menurut Syahganda, media lokal mempunyai peran krusial dalam membantu pemerintah memahami persoalan nan terjadi di daerah. Kedekatan media lokal dengan masyarakat memungkinkan info mengenai beragam persoalan di lapangan dapat diterima pemerintah secara lebih cepat, sehingga respons dan penanganannya bisa dilakukan secara tepat.

"Nah itu (media) wilayah nan bisa lebih tahu apa nan terjadi di Riau, Kalimantan, Sumatra Selatan tentang kebakaran, tentang rumor lain-lain itu tempat media lokal. Karena jika lebih sigap kita tahu, tentu kita lebih sigap melakukan satu reaksi," imbuhnya.

Syahganda menambahkan, Bakom RI terbuka untuk menjalin komunikasi dan kerja sama dengan beragam jenis media, mulai dari televisi, media cetak, media daring (online), hingga media baru nan bergerak di ranah media sosial. Sebagai lembaga pemerintah nan menjalankan petunjuk masyarakat, Bakom RI siap membangun hubungan nan terbuka dengan beragam pihak, termasuk pelaku industri media di daerah.

Syahganda juga menekankan komunikasi pemerintahan kudu melangkah dua arah. Pemerintah tidak hanya perlu menyampaikan info mengenai kebijakan dan hasil kerjanya, tetapi juga mendengarkan aspirasi masyarakat serta memahami persoalan nan mereka hadapi.

Syahganda mengatakan komunikasi nan efektif diperlukan agar masyarakat memperoleh gambaran nan utuh mengenai keahlian pemerintah. Menurutnya, hasil kerja pemerintah tidak selalu sejalan dengan persepsi masyarakat, terutama ketika info mengenai capaian tersebut tidak tersampaikan secara luas dan jelas kepada publik.

"Antara hasil survei kepuasan itu ada nan disebut persepsi dengan apa nan kita kerjakan dengan keras itu, itu bisa tidak terjadi jika tidak ada komunikasi nan baik," kata Syahganda.

Ia mencontohkan, kerja keras pemerintah bisa saja tidak tercermin dalam penilaian masyarakat andaikan info nan diterima justru didominasi oleh pemberitaan negatif, seperti rumor korupsi alias dugaan bahwa pemerintah tidak bekerja secara optimal. Selain itu, penyampaian info nan kurang jelas juga dapat memengaruhi persepsi publik.

"Nah itulah nan diminta Pak Presiden, saya kudu melakukan satu upaya menyampaikan seluas-luasnya," imbuhnya.

(eva/isa)