Jenderal Gatot Ingatkan Meritokrasi TNI Terancam jika Jabatan Dipengaruhi Politik

Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo (foto: tangkapan layar)

JAKARTA - Meritokrasi kudu menjadi fondasi utama dalam menentukan kepemimpinan di tubuh TNI. Mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn.) Gatot Nurmantyo mengingatkan, jika promosi dan penempatan kedudukan tidak lagi berasas prestasi, kemampuan, moral, etika, pendidikan, dan pengalaman, profesionalisme serta netralitas TNI bakal terancam.

“Ketika meritokrasi betul-betul ditegakkan, maka hanya orang-orang nan berprestasi nan bakal memimpin TNI,” ujar Gatot dalam webinar “Kamu Bertanya, Jenderal Gatot Menjawab” dengan tema “81 Tahun Merdeka: Menuju Indonesia Tangguh dan Berdaulat” nan diselenggarakan Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS), Rabu 19 Agustus 2026.

Menurut Gatot, sistem merit di lingkungan TNI dibangun melalui proses panjang dengan mempertimbangkan beragam aspek, mulai dari psikologi, moral, etika, pendidikan hingga pengalaman. Dari proses tersebut, hanya prajurit terbaik nan kemudian diproyeksikan untuk menduduki jenjang kepemimpinan.

Namun, Gatot mengingatkan ancaman jika sistem tersebut digantikan oleh kedekatan politik, hubungan keluarga, alias aspek nonprofesional lainnya. Kondisi itu, menurutnya, dapat menimbulkan frustrasi di kalangan prajurit nan telah bekerja keras dan mempertaruhkan nyawa dalam menjalankan tugas.

“Untuk apa saya ke Papua sampai berdarah-darah, untuk apa saya berjuang, tapi rupanya nan naik orang nan tentara salon,” katanya.

Gatot apalagi menyebut prajurit nan mengejar kedudukan melalui kedekatan politik sebagai “pelacur politik”. Menurutnya, tentara tidak boleh mempunyai orientasi seperti itu.

“Mohon maaf saya agak kasar, orang-orang seperti itu adalah lonte politik. Tentara itu tidak boleh begitu. Dia hanya bekerja, bekerja, bekerja nan terbaik untuk negeri ini. Biarkan pangkat pun adalah penghargaan,” tegas Panglima TNI periode 2015-2017 tersebut.

Dia menilai rusaknya meritokrasi juga dapat menakut-nakuti netralitas TNI. Jika prajurit memandang kedudukan diberikan bukan lantaran keahlian dan prestasi, tetapi lantaran kedekatan dengan kekuatan politik alias elite tertentu, kepercayaan terhadap sistem bakal runtuh.