Jejak Kasus Fahd A Rafiq, Politikus Golkar yang Kena OTT KPK

Jakarta, CNN Indonesia --

Nama Fahd El Fouz namalain Fahd A Rafiq kembali muncul dalam kasus dugaan korupsi mengenai pengurusan izin Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.

Politikus Partai Golkar itu ikut diciduk dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (14/9).

Total ada 17 orang nan ditangkap dalam operasi senyap tersebut. Selain itu tim penindakan KPK juga mengamankan duit dalam 20 koper nan ditaksir sekitar ratusan miliar.

Beberapa pihak nan ikut diamankan antara lain, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Lampri. Selain itu ada juga Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Bogor I, Sontang Coin Manurung dan Kepala Kantah Tangerang, Tardi.

Presiden Direktur PT Summarecon Agung Adrianto Pitojo Adhi dan mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto juga ikut terjaring OTT ini.

Bukan kali pertama ini Fahd berurusan dengan lembaga antirasuah. Sebelumnya, Fahd telah dua kali terjerat perkara korupsi hingga menjalani balasan penjara.

Kasus suap DPID 2011

Perkara korupsi pertama nan menjerat Fahd berangkaian dengan pengalokasian Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) 2011.

Pada 2012, majelis pengadil Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan Fahd terbukti bersalah dalam perkara suap pengurusan alokasi DPID. Ia dijatuhi balasan 2,5 tahun penjara serta denda Rp50 juta subsider dua bulan kurungan.

Dalam perkara tersebut, Fahd terbukti menyerahkan duit Rp5,5 miliar kepada personil Badan Anggaran DPR Wa Ode Nurhayati. Uang itu diberikan agar Wa Ode mengupayakan tiga kabupaten di Aceh, ialah Aceh Besar, Pidie Jaya, dan Bener Meriah, memperoleh alokasi DPID tahun anggaran 2011.

Kasus pengadan Al-Qur'an dan komputer MTs

Beberapa tahun berselang, pada 2017 KPK kembali menetapkan Fahd sebagai tersangka. Ia terseret perkara korupsi pengadaan Al-Qur'an dan laboratorium komputer madrasah tsanawiyah (MTs) di Kementerian Agama.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta kemudian menjatuhkan vonis empat tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan kepada Fahd.

Dalam perkara tersebut, Fahd didakwa menerima suap mengenai proyek pengadaan Al-Qur'an dan laboratorium komputer di Kementerian Agama tahun anggaran 2011-2012.

Ia disebut menerima duit dari pengusaha Abdul Kadir Alaydrus untuk memenangkan PT Batu Karya Mas sebagai pelaksana proyek pengadaan laboratorium komputer MTs dan PT Adhi Aksara Abadi dalam proyek pengadaan Al-Qur'an.

Suap nan diterima ialah Rp4,7 miliar, Rp9,25 miliar, Rp400 juta, dan Rp14,39 miliar nan juga dibagikan pada personil DPR lainnya. Untuk fee proyek pengadaan laboratorium komputer tahun anggaran 2011 dengan nilai Rp31,2 miliar, Fahd membaginya kepada enam orang.

Vonis tersebut menjadi balasan penjara kedua bagi Fahd dalam perkara korupsi. Setelah menjalani hukuman, Fahd kembali aktif dalam organisasi dan politik hingga akhirnya masuk dalam jejeran kepengurusan DPP Partai Golkar.

Kasus dugaan suap BPN

Namun, Fahd kembali terjerat dalam OTT KPK mengenai dugaan suap di lingkungan Badan Pertanahan Nasional (BPN)/Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (14/9).

Meski demikian, belum diketahui posisi Fahd dalam perkara tersebut.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkap argumen Fahd A Rafiq ikut diamankan.

Ia mengatakan seluruh pihak nan diamankan interogator dianggap dapat memberikan keterangan mengenai pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor serta dugaan penerimaan lain nan tetap diusut.

"Pihak-pihak nan diamankan tersebut keterangannya dibutuhkan untuk memberikan penjelasan awal dalam tahapan aktivitas penyelidikan ini," ujarnya kepada wartawan.

Budi mengatakan info nan dimiliki Fahd dinilai krusial oleh interogator untuk mengungkap dugaan rasuah dalam perkara tersebut.

"Setiap keterangan, setiap penjelasannya bisa membantu untuk kemudian mengkonstruksikan gimana perkara ini, termasuk kronologi peristiwanya," ujarnya.

Sejumlah pihak diamankan dengan peralatan bukti duit hingga ratusan miliar. Operasi senyap ini diduga mengenai pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk.

Lembaga antirasuah juga tengah mendalami dugaan penerimaan lain oleh pihak nan terjaring OTT di wilayah Jabodetabek tersebut.

(van/fra)