Jangan Kaget! Negara Muslim Ini Akan Jadi Raksasa Nuklir Baru Dunia

Jakarta, CNBC Indonesia - Arab Saudi dinilai berpotensi menjadi kekuatan nuklir baru di bumi setelah Amerika Serikat (AS) menandatangani Section 123 Agreement alias Perjanjian Bagian 123 nan membuka jalan bagi pengembangan program nuklir sipil kerajaan tersebut. Meski ditujukan untuk tujuan damai, kesepakatan ini dinilai dapat menjadi fondasi bagi keahlian nuklir Saudi dalam jangka panjang.

Perjanjian nan ditandatangani Menteri Energi AS Chris Wright dan Menteri Energi Arab Saudi Pangeran Abdulaziz bin Salman itu tetap kudu melalui peninjauan Kongres AS sebelum bertindak penuh. Namun, pengamat politik sekaligus pengajar Universitas RUDN, Farhad Ibragimov, menilai kesepakatan tersebut merupakan langkah strategis nan dapat mengubah keseimbangan kekuatan di Timur Tengah.

"Kesepakatan dengan AS belum menjamin Arab Saudi bakal mempunyai senjata nuklir, tetapi telah memperkecil kesenjangan teknologi antara program nuklir sipil dan potensi program militer," tulisnya, seperti dikutip RT, Selasa (28/7/2026).

Menurut Ibragimov, Perjanjian Bagian 123 memang tidak otomatis memberikan akses kepada Riyadh untuk membangun akomodasi pengayaan uranium maupun memperoleh teknologi nuklir sensitif. Namun, arsip tersebut menjadi dasar norma nan memungkinkan perusahaan-perusahaan AS memasok peralatan, material, dan teknologi nuklir untuk mendukung program daya Saudi.

Yang menjadi sorotan, lanjut dia, adalah kesepakatan tersebut tidak mewajibkan Arab Saudi melepaskan kewenangan untuk memperkaya uranium alias memproses ulang bahan bakar nuklir bekas. Berbeda dengan perjanjian AS dan Uni Emirat Arab pada 2009, Riyadh tidak diminta mengikuti "standar emas" non-proliferasi.

"Penolakan Arab Saudi menerima pembatasan serupa menunjukkan perubahan signifikan dalam pendekatan AS terhadap non-proliferasi nuklir," ujarnya.

Ia juga menilai tidak adanya tanggungjawab bagi Arab Saudi untuk mengangkat Additional Protocol Badan Energi Atom Internasional (IAEA) menjadi perhatian. Protokol tersebut memberikan kewenangan lebih luas kepada IAEA untuk memverifikasi aktivitas nuklir, termasuk nan belum dideklarasikan, sehingga dianggap krusial dalam mencegah penyalahgunaan program nuklir sipil.

Di sisi lain, Arab Saudi mempunyai argumen ekonomi nan kuat untuk mengembangkan daya nuklir. Program tersebut dibutuhkan guna meningkatkan pasokan listrik, mendukung proyek desalinasi air, mengurangi konsumsi minyak dan gas domestik, serta mempercepat diversifikasi ekonomi dalam Visi Saudi 2030.

"Keliru jika menganggap setiap proyek nuklir Saudi semata-mata sebagai rencana militer terselubung, namun situasi dapat berubah jika dinamika keamanan area memburuk," kata Ibragimov.

AS sendiri juga mempunyai kepentingan strategis dan upaya dalam kerja sama tersebut. Tanpa Perjanjian Bagian 123, perusahaan-perusahaan AS bakal kehilangan kesempatan menggarap proyek nuklir Saudi berbobot miliaran dolar, sekaligus berisiko memandang Riyadh beranjak menggandeng Rusia alias China dalam pembangunan industri nuklirnya.

Meski kesempatan Arab Saudi menjadi negara bersenjata nuklir belum dapat dipastikan, Ibragimov menilai skenario paling realistis adalah Riyadh terus membangun kapabilitas teknologi nuklir sipil secara bertahap, termasuk menguasai sebagian siklus bahan bakar nuklir.

Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadikan Arab Saudi sebagai salah satu raksasa teknologi nuklir baru di dunia, sekaligus memunculkan tantangan baru bagi rezim non-proliferasi dan stabilitas area Timur Tengah.

(tfa/sef)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]