Jakarta Mau Terbitkan Obligasi, Fahira Idris Beri 6 Rekomendasi ke Pramono

Jakarta -

Anggota MPR dari Kelompok DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris menilai rencana Gubernur Pramono Anung menerbitkan obligasi wilayah sebagai pengganti pembiayaan pembangunan Jakarta. Menurutnya, instrumen ini dapat mempercepat penyediaan infrastruktur, memperkuat penerimaan melalui pengelolaan proyek nan produktif, serta meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.

Menanggapi rencana publikasi obligasi ini, Fahira menilai pesan kehati-hatian Menteri Keuangan perlu menjadi dasar untuk mematangkan persiapan. Kebutuhan pembangunan dan pengendalian akibat fiskal kudu melangkah beriringan, bukan dipertentangkan.

Menurut Fahira, obligasi membuka pilihan pendanaan lintas tahun sehingga pembiayaan prasarana dapat diselaraskan dengan masa manfaatnya. Percepatan pembangunan juga berkesempatan membuka aktivitas usaha, meningkatkan produktivitas, dan memperluas pedoman penerimaan daerah.

"Jakarta perlu memperluas pilihan pembiayaannya. Infrastruktur nan manfaatnya dirasakan puluhan tahun perlu ditopang pendanaan nan terencana. Saya menilai obligasi untuk mempercepat pelayanan dan menggerakkan ekonomi warga, bukan sekadar menambah duit di kas daerah," ujar Fahira dalam keterangan tertulis Senin (7/9/2026).

Fahira menegaskan hasil publikasi obligasi merupakan pembiayaan utang nan kudu dibayar kembali, bukan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena itu, keberhasilannya kudu diukur dari produktivitas penggunaan dana, keahlian pembayaran, dan faedah bagi masyarakat. Ia menyampaikan enam rekomendasi kepada Gubernur Pramono Anung.

Pertama, pastikan kebutuhan dan efisiensi pembiayaan. Pemprov perlu memetakan kas nan betul-betul tersedia setelah memperhitungkan tanggungjawab belanja, kebutuhan proyek tahun jamak, dan persediaan jasa dasar. Besaran serta waktu publikasi kudu mengikuti kebutuhan dan keahlian daerah, bukan sekadar mengejar sasaran nominal.

Kedua, prioritaskan proyek produktif nan siap dilaksanakan. Fahira Idris mendorong seleksi proyek berasas kepantasan teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kesiapan lahan, perizinan, pengadaan, pengelola, serta biaya operasional dan pemeliharaan kudu jelas sebelum biaya dihimpun. Penerbitan dapat dirancang berjenjang mengikuti kesiapan proyek agar biaya segera bekerja.

Ketiga, bangun model penerimaan nan realistis. Proyek nan berpotensi menghasilkan pendapatan perlu mempunyai proyeksi pengguna, tarif terjangkau, biaya operasional, dan penerimaan bersih nan konservatif. Pada prasarana transportasi, misalnya, penerimaan dapat diperkuat melalui sewa ruang komersial, iklan, dan kewenangan penamaan, tidak hanya tiket. Pendapatan nontiket tersebut juga telah menjadi bagian dari pengembangan upaya MRT Jakarta.

"Obligasi jangan berakhir sebagai sumber biaya pembangunan. Aset nan dibangun kudu dikelola produktif. Penerimaannya diperkuat melalui pelayanan, efisiensi, dan pemanfaatan aset, bukan dengan misalnya melalui kenaikan tarif," kata Fahira.

Keempat, siapkan pembayaran pokok dan kembang sejak awal. Pemprov perlu menyusun proyeksi APBD sepanjang umur obligasi, memenuhi pemisah utang dan rasio keahlian keuangan, serta mengalokasikan biaya persediaan pelunasan pokok. Simulasi kudu mencakup penurunan penerimaan, keterlambatan proyek, dan pembengkakan biaya. Kewajiban pembayaran dan pembentukan biaya persediaan telah diatur dalam ketentuan obligasi daerah.

Menurut Fahira, faedah sosial tetap penting, tetapi tidak menggantikan arus kas untuk bayar kewajiban. Karena itu, proyek nan tidak menghasilkan penerimaan langsung kudu mempunyai support anggaran nan jelas tanpa mengganggu jasa dasar.

Kelima, bangun kepercayaan penanammodal melalui tata kelola nan transparan. Fahira Idris menekankan pentingnya unit pengelola profesional, pemeringkatan obligasi, keterbukaan laporan keuangan, prospektus nan jelas, serta pelaporan penggunaan biaya dan kemajuan proyek. Seluruh persetujuan dan ketentuan publikasi kudu dipenuhi sesuai kewenangan DPRD, pemerintah pusat, dan OJK. Risiko juga kudu disampaikan secara terbuka lantaran obligasi wilayah tidak dijamin pemerintah pusat.

Keenam, pastikan manfaatnya bagi penduduk dan ekonomi lokal. Setiap proyek perlu mempunyai parameter hasil, seperti bertambahnya kapabilitas jasa kesehatan, akses hunian, kemudahan perjalanan, dan kesempatan kerja. Pelibatan UMKM, pemasok lokal, serta training tenaga kerja kudu dirancang sejak awal. Pembayaran obligasi juga kudu tetap menjaga ruang anggaran bagi pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan subsidi jasa untuk golongan rentan.

Fahira berambisi Pemprov DKI terus membangun komunikasi konstruktif dengan Kementerian Keuangan, Kemendagri, OJK, DPRD, dan pemangku kepentingan lainnya. Perjuangan mendapatkan support DBH tetap perlu berjalan, sementara obligasi dinilai berasas kebutuhan, kepantasan proyek, dan keahlian membayar.

"Jakarta dapat menjadi contoh pembiayaan wilayah nan inovatif sekaligus bertanggung jawab. nan kita kejar bukan besarnya utang, melainkan besarnya manfaat, dampaknya diharapkan jasa semakin baik, ekonomi penduduk bergerak, penerimaan wilayah menguat, dan finansial tetap sehat," pungkas Fahira.

(akd/ega)