Jaga Ketahanan Pangan, Luthfi Perketat Perlindungan Sawah di Jateng

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat perlindungan lahan pertanian untuk menjaga produktivitas pangan sekaligus memastikan ketahanan pangan wilayah tetap terjaga. Upaya itu dilakukan dengan mempertahankan lahan sawah nan telah ditetapkan sebagai Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan perlindungan lahan pertanian menjadi salah satu langkah krusial untuk menjaga produksi pangan di Jawa Tengah sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.

Hal itu disampaikan saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan gubernur se-Indonesia di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (15/9).

Berdasarkan data, lahan pertanian di Jawa Tengah sekitar 1,5 juta hektare. Dari luasan itu, pada 2025 lampau produktivitas padi alias gabah kering giling (GKG) dapat mencapai nyaris 11 juta ton dan berkontribusi sebesar 15,6% gabah kering nasional.

Sementara untuk 2026 ini ditargetkan produksi padi di Jawa Tengah hingga akhir tahun sebesar 10,5 juta ton.

"Sawah lenyap tidak mungkin bakal kembali. Kita perlu mempertahankan luas lahan pertanian, agar jangan sampai beranjak fungsi," ujar Luthfi.

Bahkan, dikatakan dia, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Jateng sudah melampaui sasaran minimum 87%. Hal itu sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian ATR/BPN. Walaupun demikian, untuk di beberapa wilayah perkotaan tetap terkenda, lantaran terbatasnya lahan.

Karenanya, dia mengusulkan kepada pemerintah pusat agar kabupaten/kota nan sudah memenuhi sasaran LP2B diberikan insentif.

"Kabupaten/kota nan sudah mencapai sasaran juga kudu segera diberikan insentif," ucap Luthfi.

Luthfi juga meminta agar Kementerian ATR/BPN mempercepat sertifikasi LP2B, agar adanya kejelasan status lahan tersebut. Dengan begitu, segara diketahui mana lahan nan boleh digunakan untuk investasi, alias mana lahan nan memang betul-betul tidak boleh dialihfungsikan.

Dalam kesempatan itu, Luthfi juga menyinggung mengenai perizinan berbasis akibat nan selama ini berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Ia berambisi mengenai perihal itu bisa didelegasikan kepada pemerintah provinsi sehingga dapat mempercepat perizinan.

"Kawasan industri itu salah satu jagoan untuk menumbuhkan ekonomi baru di wilayah kita. Kalau perizinan di pusat, kami nan sudah menyiapkan 12 area industri merasa kesulitan. Kalau bisa itu didelegasikan kepada kami," katanya.

Selain seluruh gubernur se-Indonesia, rapat dengar pendapat tersebut juga diikuti oleh seluruh bupati-walikota secara daring. Hadir juga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Darmawan.

Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Darmawan menyampaikan, apresiasi kepada Gubernur Ahmad Luthfi dan Provinsi Jawa Tengah nan telah mencukupi sasaran 87% LP2B pada Juli 2026 lalu. Selanjutnya dia bakal menindaklanjuti mengenai support investasi, terutama mengenai kebutuhan lahan peruntukan industri.

"Setelah LP2B dipertahankan 87% sebagai lahan sawah, maka tinggal menindaklanjuti lahan mana nan bisa dieksplorasi untuk mendukung investasi," katanya menanggapi pernyataan Ahmad Luthfi.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, penetapan lahan sawah dilindungi dan LP2B kudu dilihat secara holistik. Contoh kasus di Kota Surakarta nan sudah tidak ada lahan lagi maka tidak bisa dipaksakan.

"Jadi kita memandang secara holistik, jangan dipaksakan, tapi siapkan sistem gimana bisa disubsidi oleh wilayah lain. Target 87% itu kudu dilihat kecukupan provinsi juga," katanya.

(inh)