Jaga Kedaulatan Negara, BNPP Gembleng Kemampuan Aparatur Tata Ruang Kawasan Perbatasan

Warga mengambil gambar tugu 0 KM di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu, Distrik Sota, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Minggu (13/7/2025).(ANTARA/BAYU PRATAMA)

BADAN Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Aparatur Bidang Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Negara pada Selasa (2/6/2026). Langkah ini diambil guna memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur pusat dan wilayah untuk menciptakan tata ruang wilayah perbatasan nan efektif, berkekuatan saing, dan berkelanjutan.

Deputi Bidang Pengelolaan Kawasan Perbatasan BNPP RI, Irjen Edfrie R. Maith, menegaskan bahwa kualitas kebijakan serta penerapan tata ruang di beranda terdepan negara sangat ditentukan oleh kapabilitas aparatur nan mengeksekusinya di lapangan.

"Melalui Bimtek ini, kami mendorong peningkatan kualitas dan efektivitas penataan ruang area perbatasan, baik nan diselenggarakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," ujar Edfrie melalui keterangannya, Rabu (3/6/2026).

Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan BNPP RI, Ismawan Harijono, menjelaskan bahwa training kali ini menggunakan metode blended learning nan mengombinasikan pembelajaran daring (online) dan klasikal (tatap muka). Desain ini dipilih agar proses peningkatan kapabilitas aparatur sipil negara (ASN) dapat menjangkau kebutuhan beragam wilayah secara adaptif.

"Kegiatan ini juga memuat modul pembelajaran terstruktur nan diakhiri dengan monitoring dan pertimbangan sebagai bagian dari pengukuran capaian peningkatan kapabilitas aparatur," kata Ismawan.

Di sisi lain, tata ruang perbatasan dinilai mempunyai kompleksitas nan jauh lebih tinggi dibanding wilayah biasa. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ATR/BPN, Deni Prasetyo, mengingatkan bahwa tata ruang di perbatasan memegang akibat strategis lantaran bergesekan langsung dengan nilai diri dan kedaulatan bangsa.

"Tata ruang di perbatasan bukan sekadar dokumen, melainkan instrumen negara untuk mengelola wilayah dan beragam kepentingan nan datang secara bersamaan. Tantangan utama saat ini terletak pada kapabilitas aparatur dalam menerjemahkan instrumen tersebut menjadi keputusan nan efektif di lapangan," jelas Deni.

Guna mempertajam instrumen perencanaan, BNPP RI turut menggandeng Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP). Asosiasi pekerjaan ini diharapkan bisa membantu aparatur wilayah merumuskan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) perbatasan nan tidak lagi kaku.

Ketua Umum IAP, Adriadi Dimastanto, menyatakan kesiapan pihaknya untuk mengawal perencanaan, pemanfaatan, hingga pengendalian tata ruang perbatasan dengan menggunakan paradigma baru.

"Kami berambisi kerjasama dengan BNPP RI dapat terus berlanjut. Kami mau memperluas wawasan berbareng mengenai pendekatan penataan ruang area perbatasan nan berorientasi keluar (outward looking) dan berkekuatan saing," tutur Adriadi.(H-2)