Jadi Wakil Kepala BGN, Mayjen Trenggono Pensiun Dini dari TNI

Liputan6.com, Jakarta - Mayjen Trenggono menyampaikan dirinya telah mengusulkan pengunduran diri alias pensiun dari dari TNI. Menurut dia, pengunduran diri ini telah disampaikan sejak ditunjuk Presiden Prabowo Subianto menjadi Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (Wakil Kepala BGN) pada 2 Juni 2026.

"Sudah (mengundurkan diri dari TNI). Sudah. Semenjak diumumkan," ujar Trenggono di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/6/2026).

Trenggono menyampaikan pengunduran diri merupakan kesediaannya sendiri. Dia merasa sudah menjadi pejabat publik sehingga memutuskan pensiun awal dari TNI.

"Jadi saya pensiun dini. Kesediaan saya," jelas Trenggono.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) serta dua Wakil Kepala BGN lainnya yakni, Letjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung dan Irjen (Purn) Sony Sanjaya.

Prabowo lantas mengangkat Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana. Nanik sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN.

Kemudian, Prabowo menunjuk Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil BGN nan baru. Keduanya menggantikan Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya nan dicopot Prabowo.

Kejaksaan Agung menetapkan Dadan Hindayana, Lodewyk Pusung, dan Sony Sanjaya menjadi tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sebelumnya, susunan ketua Badan Gizi Nasional (BGN) mengalami perubahan. Nanik S Deyang nan sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala, telah ditetapkan sebagai ketua tertinggai lembaga nan bertanggung jawab pada program makan bergizi cuma-cuma (MBG) itu.

Sementara itu, nama baru ialah Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono resmi berasosiasi dalam jejeran ketua BGN sebagai wakil kepala, menggantikan Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya.

Dengan perubahan tersebut, Nanik S Deyang tetap memimpin BGN dan bakal didampingi dua wakil kepala baru dalam menjalankan beragam program strategis lembaga, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Masuknya Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono diharapkan dapat memperkuat koordinasi serta penyelenggaraan program pemenuhan gizi nasional nan menjadi salah satu prioritas pemerintah.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta ketua baru segera melakukan konsolidasi internal sekaligus memperkuat sinergi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah wilayah untuk memastikan seluruh program BGN tetap melangkah optimal.

"Kepada tiga ketua Badan Gizi Nasional nan baru, kami berambisi dapat segera melakukan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dan memastikan seluruh program BGN melangkah sebaik-baiknya,” katanya saat menyampaikan pengumuman di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Pemerintah berambisi kepemimpinan baru dapat mempercepat penyelenggaraan program prioritas, meningkatkan efektivitas organisasi, serta memperkuat tata kelola agar faedah program dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Perubahan komposisi ketua ini juga menjadi bagian dari upaya penguatan kelembagaan BGN di tengah ekspansi cakupan Program Makan Bergizi Gratis nan menyasar pelajar, ibu hamil, ibu menyusui, dan golongan rentan lainnya.

Prasetyo mengatakan, keputusan pencopotan Dadan diambil setelah Prabowo melakukan pemantauan dan pertimbangan selama sekitar satu separuh tahun terhadap penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Tentunya selama satu separuh tahun melakukan monitoring dan pertimbangan banyak catatan-catatan nan kemudian itu menjadi bahan pertimbangan bapak presiden untuk melakukan pergantian ini. Dengan angan catatan-catatan tersebut dapat segera diperbaiki,” kata Prasetyo.

Dia menjelaskan, catatan nan ditemukan antara lain berangkaian dengan kedisiplinan dalam menjalankan standar operasional prosedur (SOP), tata kelola organisasi, hingga menjaga kualitas makanan nan telah ditetapkan oleh BGN.

Prasetyo menegaskan, beragam temuan tersebut menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam kurun waktu terakhir dan menjadi dasar bagi Prabowo untuk melakukan pergantian pejabat di tubuh BGN.